Minggu, 26 Januari 2020

BENGKALIS

FGD E-Planing di Batam Dinilai Pemborosan, Ini Kata Ketua DPRD Bengkalis

news24xx


FGD E-Planning Pemkab Bengkalis di Batam FGD E-Planning Pemkab Bengkalis di Batam

RIAU1.COM - Ketua DPRD Bengkalis, Khairul Umam angkat bicara terkait polemik sejumlah kalangan masyarakat dalam pelaksanaan forum grup diskusi (FGD) perencanaan berbasis E-Planing dan mekanisme pokok pikiran DPRD yang diselenggarakan di Batam, Kepulauan Riau.

 

Khairul Umam menuturkan, pelaksanaan FGD di Kota Batam memang sudah direncanakan sebelumnya antara TAPD dan DPRD Bengkalis. Selain alasan memudahkan transportasi narasumber dari Kementerian, juga karena kegiatan ini sudah diputuskan dalam Banmus.

Baca Juga: Pencarian 20 TKI Korban Speedboat Karam di Perairan Rupat Utara Diperluas 13 mil dari Bibir Pantai

www.jualbuy.com

 

"Kebetulan juga sebagian anggota DPRD Bengkalis kemarin ada agenda kunjungan kerja di Batam. Jadi sekalian saja pelaksanaan FGD di sana," ungkapnya, Jumat 13 Desember 2019.

 

Khairul menuturkan, hal tersebut adalah biasa dan sudah menjadi keputusan bersama. Ditambah lagi beberapa Komisi DPRD Bengkalis ada kegiatan kunjungan kerja di sana. "Wajar-wajar saja tidak ada masalah, bahkan saat pelaksanaannya juga berjalan lancar," tuturnya.

 

Seperti diketahui, Pemkab Bengkalis melalui Bappeda, mengelar FGD Perencanaan Berbasis E-Planing dan Mekanisme Pokok-pokok Pikiran DPRD selama dua hari di Kota Batam, Kepri.

Baca Juga: Berhasil Diidentifikasi, 1 Jenazah Korban Speedboat Karam di Perairan Rupat Utara Asal Sumut Dijemput Keluarga

Iklan Riau1

 

Dalam kegiatan ini Bappeda Bengkalis menghadirkan narasumber langsung dari Kemendagri Dirjen Bangda yang memaparkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah.

 

Kegiatan yang diikuti 90 peserta terdiri dari anggota DPRD Bengkalis dan TAPD Bengkalis ini disesalkan masyarakat, pasalnya beberapa tahun terakhir kondisi APBD Bengkalis selalu mengalami defisit.

Masyarakat menilai, pelaksanakan kegiatan FGD itu seharusnya bisa dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis saja, untuk lebih menghemat biaya APBD Kabupaten Bengkalis.





Loading...