Senin, 16 Desember 2019

BISNIS

Soal Keamanan Investasi, Presiden Jokowi Sarankan Kepala Daerah Minta Backup Polres Setempat

news24xx


Presiden Jokowi memberikan sambutan saat Rakornas di Sentul, Rabu.  Presiden Jokowi memberikan sambutan saat Rakornas di Sentul, Rabu.

RIAU1.COM - Soal perizinan dan keamanan investasi bagi investor di daerah harus menjadi prioritas kepala daerah. 

Untuk keamanan investasi, kepala daerah silakan minta di backup oleh Polres setempat. 

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk menutup mata terkait dengan urusan perizinan jika ada investasi yang masuk ke daerah, terutama industri yang berbasis ekspor. Harus diprioritaskan. 

Baca Juga: Ini Penampakan Tol Jakarta-Cikampek yang Bergelombang Sudah Bisa Dilalui

www.jualbuy.com 

Presiden Jokowi mengatakan bahwa masih mendapatkan keluhan dari pengusaha bahwa persoalan perizinan di daerah masih rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengurusnya.

“Itu saya titip kepada daerah, kalau ada investasi yang orientasinya ekspor, sudah tutup mata tanda tangan izinnya. Secepat-cepatnya, urusan keamanan back up dari polres agar muncul cipta lapangan kerja yang kita inginkan,” ujarnya Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul, Rabu (13/11/2019), seperti dilansir bisnis.com. 

Dia mengungkapkan Indonesia sudah kalah saing dengan negara tetangga misalnya Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam dari segi ekspor dan investasi.

Jika persoalan perizinan tak segera dibenahi, Jokowi menyebut bukan tidak mungkin Indonesia akan tersalip oleh Kamboja dan Laos.

Tak hanya itu, Indonesia diakuinya juga melewatkan kesempatan relokasi besar-besaran perusahaan dari China akibat perang dagang Amerika Serikat dan China.

“Ramai 33 perusahaan besar akan pindah dari Tiongkok, 23 perusahaan pindah ke Vietnam. Coba padahal kita punya SDA [sumber daya alam] dan SDM [sumber daya manusia] melimpah dan 10 lainnya memilih Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Thailand, ini ada apa?” tanyanya.

Menurutnya, akar persoalan dari terhambatnya keran investasi dan ekspor karena masih ruwetnya perizinan daerah sehingga pekerjaan besar ini juga harus disadari oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Ramaikan Pasar Mobil Listrik Indonesia, Tesla Bakal Hadirkan Model Y Tahun Depan

Iklan Riau1  

“Perda-perda [peraturan daerah] yang meruwetkan masyarakat setop, kita sebentar lagi mengajukan omnibus law, kira-kira 70-74 UU [undang-undang] yang akan direvisi untuk jadi UU,” jelasnya.

R1 Hee. 





Loading...