Terbanyak di Sumatera, PT SMI Beri Utang 24 Pemda Rp 4,61 Triliun untuk Infrastruktur

Terbanyak di Sumatera, PT SMI Beri Utang 24 Pemda Rp 4,61 Triliun untuk Infrastruktur

25 Januari 2020
Ilustrasi pembangunan infrastruktur.

Ilustrasi pembangunan infrastruktur.

RIAU1.COM - Pemerintah Daerah boleh utang untuk Pembangunan Infrastruktur di wilayahnya. 

Perusahaan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI  mencatat jumlah penyaluran pinjaman untuk pembangunan infrastruktur kepada pemerintah daerah (Pemda),  mencapai Rp4,61 triliun pada 2015-2019.

Pendanaan ini guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur  bagi masyarakat.
 

Seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu, 25 Januari 2020,  Direktur Utama SMI Edwin Syahruzad mengatakan perseroan sejatinya menawarkan surat pinjaman (offering letter) sebanyak 73 surat kepada 54 pemerintah daerah dengan nominal mencapai Rp12 triliun.

Namun, jumlah komitmen yang disetujui baru mencapai 38,3 persen atau Rp4,6 triliun.

"Komitmen pinjaman ini diberikan kepada 24 pemerintah daerah," ucap Edwin, Jumat (24/1).
 


Edwin mengatakan penyaluran pinjaman menyasar pembangunan berbagai bentuk infrastruktur yang umumnya berupa pelayanan publik.

Tercatat, sekitar 60 persen pinjaman menyasar ke pembangunan jalan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota serta jembatan.

"Peningkatan jalan mencapai 523 kilometer dan pembangunan jembatan 983 meter," imbuhnya.


Sementara 35 persen lainnya mengalir ke pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Loading...

Pembangunan setidaknya mencapai 219 tempat tidur.

Sisanya, 5 persen mengalir ke pembangunan pasar. Dari sisi wilayah, pinjaman umumnya mengalir ke Pulau Sumatera sekitar 49 persen, Sulawesi 27 persen, Kalimantan 10 persen, Maluku dan Papua 9 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara 5 persen.

Di samping pinjaman yang proyeknya sudah berjalan dan selesai, SMI mencatat ada sejumlah proyek yang akan mendapat pinjaman dana dari perusahaan.

Tercatat, setidaknya ada nilai komitmen sebesar Rp5,08 triliun di masa mendatang.
 

"Berdasarkan pipeline, penyaluran pinjaman akan menyasar 21 pemda dengan 32 fasilitas pembiayaan," terangnya.

Rencana pinjaman ini menyasar pembangunan jalan dan jembatan sebanyak 60 persen, RSUD 27 persen, pasar 9 persen, dan pariwisata 4 persen.

"Ini sejalan dengan fokus pemerintah ke depan untuk meningkatkan sektor pariwisata di daerah," tuturnya.

Untuk diketahui, program penyaluran pinjaman bagi infrastruktur pemda dimulai pada akhir 2015.

 

Hal ini sejalan dengan amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

"Ini dilakukan setelah SMI mendapat penyertaan modal negara sebesar Rp3,5 triliun pada akhir 2015," katanya.

R1 Hee.