Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso
RIAU1.COM - Komitmen untuk mempercepat tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang akuntabel, disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, H. Bagus Santoso,
Hal tersebut dia sampaikan saat membuka asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di salah satu hotel di Pekanbaru, Sabtu 26 Juli 2025.
Dalam acara yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan tim asistensi dari Kemenpan-RB, Wabup Bagus Santoso menekankan pentingnya sinergi antara SAKIP dan RPJMD sebagai alat ukur kinerja dan panduan pembangunan.
"SAKIP dan RPJMD bukanlah sekadar dokumen formalitas. Keduanya adalah panduan kita dalam bekerja. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen ini benar-benar terukur, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Wabup.
Ia menambahkan, percepatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel merupakan kunci utama untuk mewujudkan visi "Bengkalis Bermarwah, Maju, dan Sejahtera".
Oleh karena itu, ia meminta seluruh Perangkat Daerah untuk serius dalam menyusun laporan SAKIP dan memastikan bahwa implementasi RPJMD berjalan sesuai rencana.
Lebih lanjut, Wabup Bagus memaparkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB terhadap pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Bengkalis dalam empat tahun terakhir, terjadi tren peningkatan yang cukup positif.
Tahun 2020, Bengkalis meraih nilai 66,26. Kemudian meningkat menjadi 67,12 di tahun 2021, 67,44 pada 2022, dan naik lagi menjadi 68,05 pada tahun 2023 seluruhnya masih dalam kategori predikat B.
Prestasi membanggakan tercapai pada tahun 2024, di mana Kabupaten Bengkalis menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berhasil meraih SAKIP Award dengan predikat BB.
Dengan komponen nilai perencanaan kinerja 24,27, pengukuran kinerja 18,78, pelaporan kinerja 10,88 dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal 16,21.
Namun demikian, Wabup mengingatkan agar capaian ini tidak membuat seluruh jajaran perangkat daerah cepat merasa puas.
Menurutnya, masih banyak ruang untuk perbaikan dan peningkatan, demi mewujudkan pemerintahan yang benar-benar berdampak dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Capaian ini harus menjadi pemicu semangat, bukan zona nyaman. Kita harus memiliki target yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk lebih serius dan memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas SAKIP di unit kerja masing-masing,” tegasnya.
Wabup optimis, apabila seluruh perangkat daerah memiliki kesungguhan dan kesadaran kolektif dalam memperbaiki perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi, maka tidak hanya nilai evaluasi yang akan meningkat, tetapi yang jauh lebih penting adalah tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak nyata, pelayanan publik yang lebih baik, dan pembangunan daerah yang tepat sasaran.*
