Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang Januari-Juli 2026 telah mencapai 202.004,30 hektare, meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kebakaran tidak lagi terkonsentrasi di Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga meluas ke Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Data Sistem Pemantauan Karhutla SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan peningkatan luas kebakaran tersebut terjadi sebelum puncak kemarau pada Agustus dan September. Koalisi Indonesia Tanpa Polusi menyebut fenomena El Nino dan kemarau panjang turut memperburuk kebakaran pada dua bulan berikutnya.
Koalisi menilai faktor iklim tidak dapat menjadi satu-satunya penjelasan atas meluasnya karhutla. Pola penggunaan lahan, perizinan, serta kerentanan ekosistem gambut akibat degradasi dinilai turut berperan dalam meningkatkan risiko kebakaran.
Manajer Riset Pantau Gambut Syafiq Gumilang mengatakan, sebaran titik panas di kawasan gambut menunjukkan besarnya risiko kebakaran pada ekosistem tersebut. Hingga pertengahan September 2026, menurut dia, terdapat 139.978 titik panas yang tersebar di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).
“Angka yang kami temukan sangat mengkhawatirkan. Hingga pertengahan September 2026, tercatat sebanyak 139.978 hotspot tersebar di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG),” kata Syafiq dalam pernyataan Koalisi, Kamis (1/10/2026) yang dimuat Republika.co.id.
Syafiq mengatakan, kebakaran di KHG mencapai 73,6 persen dari total hotspot sepanjang Agustus 2026, atau setara dengan 40 persen dari keseluruhan hotspot tahun ini. Dari total sebaran tersebut, sekitar 30 persen atau kurang lebih 40.000 hotspot berada di area Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
“Hal ini mengindikasikan adanya hubungan erat antara karhutla dengan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di area konsesi,” kata Syafiq.
Dampak karhutla juga merambah kesehatan masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat 113.336 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 63 kabupaten dan kota terdampak, dengan 26.545 kasus di antaranya terjadi pada anak usia balita.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba mengatakan, pemantauan sepanjang Agustus hingga 20 September 2026 menemukan ribuan titik sumber asap di Kalimantan dan Sumatra. Sebagian besar titik yang ditemukan di Kalimantan berada di lanskap gambut.
“Karhutla tahun ini adalah mesin pencetak polusi udara yang mematikan. Sepanjang Agustus sampai 20 September 2026, kami mengidentifikasi 3.213 titik sumber asap di Kalimantan—sebagian besar di lanskap gambut—dan 894 titik di Sumatera,” kata Belgis.
Berdasarkan pemantauan Greenpeace Indonesia, asap karhutla bergerak melampaui wilayah sumber kebakaran. Pergerakan asap disebut mencapai Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Kamboja.
“Jutaan warga kini dipaksa menghirup udara beracun, dan pemerintah tidak bisa lagi melihat ini hanya sebagai masalah di hulu saja,” katanya.
Perluasan kebakaran ke wilayah timur Indonesia menjadi perhatian lain Koalisi. Direktur WALHI Sulawesi Selatan Muh Amin mengatakan, kejadian karhutla secara sporadis mulai ditemukan di sejumlah provinsi di Sulawesi, sementara sistem pencegahan dan peringatan dini dinilai belum memadai.
“Karhutla 2026 membuktikan krisis ini telah mengekspansi wilayah Sulawesi. Kami melihat kejadian sporadis di berbagai provinsi di Sulawesi yang tidak tertangani dengan maksimal. Ini menunjukkan ketidaksiapan sistem pencegahan dan peringatan dini di daerah-daerah yang sebelumnya tidak dianggap sebagai zona merah karhutla,” kata Amin.
Menurut Amin, perluasan area indikatif terbakar meningkatkan risiko terhadap ruang hidup masyarakat, kebun, dan sumber air. Kondisi tersebut membuat penanganan karhutla tidak lagi dapat hanya berfokus pada Sumatra dan Kalimantan.
Ancaman serupa muncul di kawasan kepulauan Indonesia timur. Risdian Kayang dari WALHI Maluku Utara mengatakan, kebakaran di kawasan tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap biodiversitas sekaligus sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada hutan.
“Meluasnya karhutla hingga ke Maluku dan wilayah kepulauan timur lainnya adalah alarm bahaya. Hutan di wilayah kami memiliki daya dukung lingkungan yang sangat spesifik, dan ketika terbakar, ia langsung mengancam sumber pangan lokal masyarakat,” kata Risdian.
Risdian mengatakan, pembukaan lahan tanpa standar yang jelas dan tumpang tindih izin konsesi turut meningkatkan risiko karhutla di wilayah timur Indonesia. Menurut dia, dampaknya tidak hanya mengancam biodiversitas, tetapi juga ruang hidup masyarakat adat.
“Jika dibiarkan, bukan hanya biodiversitas yang hilang, tapi juga kebudayaan dan ruang hidup masyarakat adat setempat,” katanya.
Koalisi Indonesia Tanpa Polusi mendesak pemerintah mengubah penanganan karhutla yang selama ini dinilai masih terlalu berorientasi pada pemadaman setelah kebakaran terjadi. Koalisi mendorong penguatan pencegahan melalui transparansi data izin konsesi, perlindungan ekosistem gambut, pengawasan dan penegakan hukum di area konsesi, serta perlindungan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak asap.
Koalisi juga meminta evaluasi tata kelola perizinan dilakukan seiring dengan meluasnya titik kebakaran ke berbagai wilayah. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk menekan risiko kebakaran berulang sekaligus memperkuat pencegahan di daerah yang sebelumnya tidak masuk zona utama karhutla.*
