Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengungkapkan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia membuat banyak pejabat yang kekayaannya tidak sebanding dengan pendapatannya.
Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 tersebut mengungkapkan banyaknya fenomena perbedaan jumlah kekayaan pejabat dengan pendapatan karena masyarakat sudah resah terhadap penegakan hukum yang belum maksimal.
"Publik bisa melihat secara kasat mata banyaknya pejabat-pejabat pemerintahan yang memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan pendapatannya yang sah. Hal ini karena sistem akuntabilitas, minimnya checks and balances yang efektif atas kewenangan-kewenangan tersebut," kata Erry dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Senin (21/9/2026) yang dimuat CNBCIndonesia.com.
Hal ini membuat kewenangan-kewenangan yang besar tersebut menjadi mudah disalahgunakan dan pada akhirnya berdampak pada lemahnya pemberantasan korupsi.
Selain itu, permasalahan transparansi dan akuntabilitas proses penyitaan hingga pengelolaan benda-benda sitaan dan rampasan membuka peluang yang cukup besar terjadinya penyalahgunaan dalam penegakan hukum.
"Permasalahan ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membahas perluasan pemulihan aset atau perampasan aset untuk perkara-perkara yang lebih besar," terangnya.*
