Rakor pengendalian inflasi daerah
RIAU1.COM - Wakil Bupati (Wabup) Indragiri Hilir (Inhil) Yuliantini, mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, bertempat di E-Bilik Diskominfopers Kabupaten Indragiri Hilir, Senin, 12 Januari 2026.
Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan secara virtual dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, serta diikuti oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.
Berdasarkan pemaparan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat inflasi nasional pada Desember 2025 sebesar 0,64 persen (month to month).
Sementara itu, inflasi tahunan (year on year) mencapai 2,92 persen, dan inflasi tahun kalender juga sebesar 2,92 persen, yang masih berada dalam rentang target inflasi nasional 1,5 hingga 3,5 persen.
Dari sisi kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi disumbang oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,66 persen dengan andil inflasi 0,48 persen. Selanjutnya, kelompok transportasi mengalami inflasi 0,55 persen dengan andil 0,07 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,00 persen dengan andil 0,07 persen.
Pada kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/kota bulan Desember 2025, tercatat 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara tahunan (year on year). Dalam pemeringkatan tersebut, Provinsi Riau menempati urutan ketiga nasional dengan tingkat inflasi sebesar 4,88 persen (y-o-y).
Sementara itu, pada kategori 10 kabupaten dengan inflasi tertinggi, dua daerah di Provinsi Riau masuk dalam daftar tersebut. Kabupaten Indragiri Hilir (Tembilahan) tercatat berada di peringkat keempat nasional dengan indeks inflasi sebesar 6,17 persen, sedangkan Kabupaten Kampar menempati peringkat ke-10 dengan indeks inflasi sebesar 5,01 persen.
Rakor juga memaparkan perkembangan harga sejumlah komoditas strategis pada Minggu ke-II Januari 2026, di mana kenaikan harga masih didominasi oleh bawang putih, telur ayam ras, bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit, cabai merah, serta beras di berbagai kabupaten/kota. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk segera dilakukan langkah pengendalian melalui penguatan distribusi dan ketersediaan pasokan.*
