Rakor pengendalian inflasi di Inhil
RIAU1.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Inhil H. Tantawi Jauhari menghadiri rapat koordinasi (Rakor) rutin pengendalian inflasi tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (5/5/2025). Rakor ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia. Sekda Inhil H. Tantawi Jauhari dalam kesempatan tersebut turut didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Inhil Dr.Trio Beni Putra, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menyampaikan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Ia mengingatkan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah daerah harus aktif memantau harga kebutuhan pokok, memperkuat cadangan pangan daerah, dan melakukan langkah-langkah konkret untuk menekan laju inflasi di wilayah masing-masing,” tegas Tomsi.
Sementara itu, berdasarkan data inflasi April 2025 secara month to month (m-to-m), sebanyak 37 provinsi di Indonesia mengalami inflasi. Inflasi tertinggi tercatat di Provinsi Sumatra Barat sebesar 1,77 persen, sementara inflasi terendah terjadi di Provinsi Maluku sebesar 0,09 persen.
Untuk tingkat kabupaten/kota, inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tengah, sedangkan inflasi terendah tercatat di Kota Batam.
Komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi pada bulan April 2025 adalah emas perhiasan. Selain itu, kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi besar terhadap terjadinya inflasi.
Sekda Inhil H. Tantawi Jauhari menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil akan terus berkomitmen dalam mendukung langkah-langkah strategis pengendalian inflasi.
“Kami akan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah serta terus memantau perkembangan harga dan stok kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional,” ungkap Tantawi.*
