Pj Bupati Kampar Paparkan Langkah Pengendalian Inflasi

Pj Bupati Kampar Paparkan Langkah Pengendalian Inflasi

5 September 2023
Rakor pengendalian inflasi

Rakor pengendalian inflasi

RIAU1.COM - Rapat Koordinasi percepatan inflasi bersama para Gubernur/Bupati dan Walikota se-Indonesia secara vitual dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Mendagri  Tito menjelaskan, bahwa Indonesia saat ini termasuk tingkat infalasi sedang di Dunia sebesar 3,27%. Dari jumlah tersebut, Indonesia menepati negara peringkat 137 dari 186 negara di Dunia.

Untuk diketahui bersama, inflasi bulan ke bulan (Agustus ke Juli 2023) di Indonesia sebesar 0,02%. Sementara infalsi tahun ke tahun Agustus 2023 terhadap agustus 2022 sebesar 3,27%, sementara inflasi tahun kalender Agustus 2023 terhadap Desember 2023 sebesar 1,43%.

Tito juga mrnjelaskan, bahwa inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran (0%) seperti beberapa contoh, misalnya pada makanan dan minuman dengan inflasi 0,21 dengan Andil Inflasi sebesar 3,27%. kemudian untuk pakaian dengan inflasi 0,18% dan andil inflasi sebesar 0,06% dan seterusnya.

Tito mengingatkan kepada para kepala daerah, agar mengecrknulang apa apa saja yang telah dilaksnakan, kelau sudah dibentuk tim, cek apa yang belum berjakan. Serta yang sangat terpenting adalah sudah adakah pembiayaan percepatan keuangan daerah tahun 2023-2024.

Sementara itu Pj Bupati Kampar H Muhammad Firdaus yang mengikuti langsung rapat koordinasi inflasi secara virtual, menyampaikan bahwa Kabupaten Kampar sendiri bersama tim percepatan akan terus berupaya dalam menjalankan apa yang menjadi perhatian terhadap inflasi.

Untuk kabupaten Kampar sendiri, dalam angka percepatan infalsi mengacu pada standar kenaikan dari Kota Pekanbaru yang saat termasuk 10 kabupaten/kota tertinggi sebesar 4,06%. Dari jumlah tersebut, untuk Provinsi Riau sendiri saat ini masuk kedalam 14 provinsi sedang sebesar 3,15%.

"Kami akan menindak lanjuti, seperti hal utama dalam alokasi anggaran, kemudian penilaian kinerja, penguatan sinergi, penyusunan program kerja, pelaksanaan program kerja, serta kesinambungan pelaksanaan tugas,"tutup Firdaus.*