Sekretaris Daerah Kepri, Adi Prihantara
RIAU1.COM - Tahun 2023 APBD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diproyeksikan berkisar Rp4,1 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun 2022 lalu yang hanya sebesar Rp3,9 triliun.
Berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Kepri, Adi Prihantara, sampai saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri masih melakukan penghitungan APBD 2023, karena terjadi selisih besaran anggaran antara belanja daerah dengan pendapatan daerah.
"Belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp4,2 triliun, sementara pendapatan daerah Rp4,1 triliun. Artinya, anggaran belanja harus dipotong dan disesuaikan dengan pendapatan, supaya tidak terjadi defisit anggaran dan menimbulkan hutang," kata Sekda Adi Prihantara di Tanjungpinang, Senin (31/10).
Adi menargetkan dalam pekan ini Nota Kesepakatan Kebijakan Umun Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 sudah ditandatangani Pemprov dan DPRD Kepri. Ia optimis pembahasan hingga pengesahan APBD 2023 rampung selama sebulan atau sebelum tanggal 30 November 2022.
"Jadwal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023 sebenarnya hari ini, tapi ditunda dulu karena ada perbaikan pada sektor belanja daerah," ungkapnya.
Menurut dia, proyeksi pendapatan pada APBD 2023 merupakan angka sementara, namun diharapkan dapat mendekati gambaran riil sesuai kebutuhan belanja pemerintah daerah guna mewujudkan program atau kegiatan yang dianggarkan pada tahun depan.
"Kita berharap APBD 2023 dapat disahkan secepatnya, sebab kalau terlambat bisa dikenai sanksi oleh Kemendagri," demikian Adi.*
