SMAN 1 Tanjungpinang
RIAU1.COM - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berencana menerapkan kebijakan larangan membawa telepon genggam (HP) ke sekolah bagi pelajar SMA dan SMK. Kebijakan tersebut diproyeksikan mulai berlaku pada 2027 setelah melalui tahap sosialisasi dan persiapan.
Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, mengatakan rencana kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permen Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.
“Ini aturan dari Komdigi untuk membatasi anak di bawah umur mengakses platform yang berisiko,” kata Andi Agung, Ahad (31/5) yang dimuat Batampos.
Menurutnya, sebelum diterapkan, Dinas Pendidikan Kepri akan melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan SMA dan SMK di wilayah Kepri. Sosialisasi tersebut juga akan melibatkan orang tua dan peserta didik.
“Kita akan membentuk tim sosialisasi dan mengedarkan surat edaran dari Gubernur,” ujarnya.
Andi menjelaskan, kebijakan tersebut belum memungkinkan diterapkan pada tahun ajaran baru saat ini. Karena itu, pemerintah daerah menargetkan implementasinya mulai 2027 setelah seluruh mekanisme dan regulasi pendukung disiapkan.
Ia menilai pembatasan penggunaan HP di lingkungan sekolah diperlukan untuk meningkatkan konsentrasi siswa selama proses belajar mengajar berlangsung.
“Makanya kita bentuk tim dulu. Kasihan juga kalau ada anak yang membutuhkan HP untuk menghubungi orang tua saat dijemput. Tetapi tujuan pembatasan ini agar anak lebih fokus dalam belajar,” katanya.
Selain meningkatkan fokus belajar, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan gawai di kalangan pelajar, termasuk akses terhadap konten digital yang dinilai tidak sesuai untuk usia sekolah.
Dinas Pendidikan Kepri akan merumuskan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut bersama pihak sekolah sebelum diberlakukan secara resmi di seluruh SMA dan SMK di Kepri.*
