Rapat terpadu penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pemkab Kuansing
RIAU1.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuantan Singingi (Kuansing) menggelar rapat terpadu penertiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai upaya strategis dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa salah satu kontributor utama PAD Kabupaten Kuantan Singingi berasal dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Rata-rata penerimaan dari sektor ini mencapai Rp2 hingga Rp2,5 miliar per bulan, sebagai hasil dari sinergi dan kerja sama strategis antara Bapenda dengan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kuansing.
Sekretaris Daerah Kuansing menjelaskan bahwa saat ini tunggakan PKB telah diklasterkan berdasarkan kecamatan, dengan total potensi mencapai Rp13,6 miliar. Potensi tersebut dinilai sangat besar dan menjadi peluang signifikan dalam meningkatkan PAD daerah, yang ditargetkan dapat dioptimalkan dan dituntaskan pada tahun 2026.
“Kendala utama yang kita hadapi adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oleh karena itu, perlu dibentuk tim lapangan yang bertugas memberikan himbauan dan edukasi agar kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak semakin meningkat,” tegas Sekda.
Melalui rapat terpadu ini, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga menegaskan komitmennya untuk menyiapkan regulasi dan mekanisme yang mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah pembentukan tim pelaksana operasi penertiban dan himbauan di setiap kecamatan, serta penguatan kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) guna mempermudah akses dan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kuansing menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh upaya dan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. Ia menegaskan bahwa kegiatan operasi penertiban di lapangan akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama Dinas Perhubungan, Satpol PP, Bapenda, serta unsur TNI dan Polri.*
