Penyerahan Nota Pengantar Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kuansing Tahun 2024
RIAU1.COM - Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Kuantan Singingi, H. Muklisin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).
Wakil Bupati menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ini merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Wabup Muklisin berharap, proses pembahasan Ranperda di DPRD dapat berjalan lancar dan konstruktif, hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi dari Pemerintah Provinsi Riau.
Selanjutnya, Muklisin juga menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD merupakan wujud komitmen Pemkab Kuansing dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Ia pun mengapresiasi atas capaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"WTP tersebut merupakan yang ke-14 kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Kuansing. Capaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh unsur Pemerintahan Daerah, serta berkat dukungan penuh DPRD, dan kepercayaan dari masyarakat yang senantiasa menjadi motivasi,” tutur dia.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kuansing Satria Mandala Putra, dan turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Pj Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Daerah, serta Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemkab Kuansing.
Sementara Wakil Ketua I DPRD Kuansing, Satria Mandala Putra, menyampaikan bahwa DPRD menyambut baik penyampaian Ranperda ini dan akan melaksanakan pembahasan secara objektif serta menyeluruh.
“Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD ini menjadi landasan penting dalam merumuskan arah kebijakan anggaran yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami akan membahas secara bersama tentang jalannya anggaran yang dilaksanakan oleh Pemkab Kuansing,” tutur Satria Mandala Putra.*
