Mantan Jubir HTI, Ismail Susanto.
RIAU1.COM - Pemerintah dengan tegas melarang kelompok khilafah.
Mantan Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI , Ismail Yusanto membandingkan antara rezim Presiden Joko Widodo melawan khilafah dengan penanganan Firaun terhadap Nabi Musa AS.
Menteri Agama Fachrul Razi dengan tegas melarang paham khilafah di Indonesia.
Seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat, 1 November 2019, Menurut Ismail, pemerintahan Jokowi berlebihan soal kelompok pro khilafah. Mengutip survei SMRC, Ismail mengatakan kelompok pro-khilafah hanya sedikit.
"Sebenarnya radikalisme jika dipakai ukuran statistik pada derajat dapat dikontrol , 9 persen dapat mereka sebut. Berarti 90 persen menolak khilafah, enggak perlu takut," kata Ismail dalam diskusi "Masa Depan Umat Lima Tahun ke Depan" di Gedung Joeang 45, Jakarta, Kamis ( 31/10).
"Tapi Firaun tidak pernah jadi, dia pikir bayi itu (Musa) sekarang lama-lama dia jadi bukan bayi. Anak macan lama-lama jadi macan," imbuhnya.
Dulu, katanya, cara yang digunakan adalah dengan memberi cap terorisme atau perang melawan terorisme .
Kini, pemerintah mengecap gerakan Islam dengan radikalisme atau perang melawan radikalisme .Ismail berkata bahwa pemerintah akan melarang khilafah dengan melakukan segala cara. Misalnya, penggunaan diksi radikal.
Ia menghargai ada perubahan cara pemerintah untuk mengubah umat Islam.
"Ternyata tidak semuanya masalah terorisme, karena tidak semua menggunakan perjuangan. Perang melawan radikalisme intinya siapa saja yang anti-demokrasi dan meminta Islam yang benar-benar radikalisme," ucap dia.
Ismail mengatakan tidak ada pilihan selain melawan. Mantan Menko Polhukam Wiranto, ia tidak setuju menentang dengan menentang seperti penusukan.
Ia lebih suka membantah dengan dua cara, yaitu aduolakan dan tetap mempraktikkan agama. Ismail mencontohkan dengan penggunaan cadar.
"Jangan takut, pakai pakai. Kalau mau masuk, bisa pakai saja. Ini punya hak khusus, itu dia mempraktikkan agama," ucapnya.
Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan pemerintah keluarkan paham khilafah di Indonesia.
Hal itu ia sampaikan di depan para imam masjid di dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid.
Menurut Fachrul, tidak perlu lagi ada masalah khilafah. Sebab, paham itu lebih banyak merugikan untuk keutuhan bangsa Indonesia.
"Saya sudah mulai harus mengatakan kita katakan khilafah tidak boleh ada di Indonesia," ujar Fachrul dalam pertemuan di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10).
Ia juga membuka peluang pelarangan cadar di lingkungan pemerintah yang juga menyindir celana cingkrang bagi PNS.
Diketahui, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 2017 mengungkapkan bahwa 79,3 persen responden tidak setuju jika NKRI menganut sistem khilafah, 9,2 persen meminta sistem khilafah, dan 11,5 persen responden menjawab tidak tahu.
R1 Hee.
