Ilustrasi perairan Laut Natuna.
RIAU1.COM - Hingga, Minggu, 5 Januari 2020, kapal China masih bertahan di perairan Laut Natuna.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I TNI Laksamana Madya Yudo Margono mengatakan kapal nelayan China masih bertahan di Laut Natuna, Kepulauan Riau, hingga Minggu.
Yudo mengatakan kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang dilakukan sekitar Ranai, Natuna.
"Mereka didampingi dua Kapal Penjaga Pantai Dan Satu Kapal pengawas perikanan China," kata Yudo Margono hearts Konferensi pers di Pangkalan Udara TNI AL di Tanjungpinang, Kepri, Minggu (5/1) dikutip Dari Antara .
Yudo menegaskan bahwa TNI harus melakukan operasi dengan menurunkan dua Unsur KRI guna mengusir kapal tersebut keluar dari Laut Natuna.
"Kami juga gencar berkomunikasi dengan kapal penjaga pantai Cina agar dengan sendirinya segera berangkat," katanya.
Operasi ini, kata dia, tidak memiliki batas waktu sampai kapal Cina betul-betul angkat kaki dari wilayah maritim Indonesia.
"Besok akan kami gerakkan empat kapal KRI lagi untuk mengusir kapal-kapal itu," katanya.
Sampai saat ini, kata dia, tindakan yang dilakukan TNI masih persuasif dengan memperingati kapal Tiongkok yang mereka sudah menerobos sekaligus mentransfer ikan ilegal di Laut Natuna.
"TNI mengedepankan upaya damai dalam menyelesaikan masalah ini," katanya menambahkan.
Yudo mengatakan berdasarkan pantauan TNI pada saat ini yang ada di Laut Natuna hanya kapal Tiongkok.
Kapal nelayan dari negara lain, seperti Vietnam, tidak berani lagi masuk ke zona tersebut.
"Kapala nelayan Vietnam sudah banyak kami tangkap, jadi mereka tidak berani lagi," kata Yudo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemerintah tidak akan berkompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, terkait polemik klaim kepemilikan hubungan Natuna oleh China.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.
"Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia," kata Jokowi melalui Fadjroel yang disampaikan kepada CNNIndonesia.com , Sabtu (4/1).
Kendati begitu, Jokowi tak membantah ketika pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan diplomatik damai dalam penyelesaian polemik dengan Negeri Tirai Bambu itu.
Langkah ini merupakan arahan dari kepala negara.
R1 Hee.
