Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Komisi VIII DPR berharap dengan terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang selama ini dinilai masih bermasalah.
“Kita berharap menjadi satu pelajaran buat kita bahwasannya penyelenggaran haji 2025 kemarin, banyaknya masalah-masalah yang harus diselesaikan,” ujar Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Golkar, Aprozi Salam, kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 27 Oktober 2025 yang dimuat Rmol.id.
Menurut Legislator Golkar ini, kehadiran kementerian baru yang secara khusus menangani urusan haji dan umrah diharapkan dapat mengakhiri berbagai kekacauan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, harapan kita ini lebih maksimal, tidak lagi seperti yang kekacauan-kekacauan tahun-tahun yang lalu,” kata Aprozi.
Kemudian Aprozi menilai fokus kerja kementerian baru itu akan menjadi kunci perbaikan ke depan. Dengan mandat tunggal tanpa beban tugas lain, penyelenggaraan haji diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan profesional.
“Harapan kita ke depan dengan fokusnya kementerian haji dan umrah tentu tidak memiliki pemikiran lain, tidak ada cabang-cabang lain, hanya fokus kepada itu saja,” jelasnya.
Aprozi optimistis dengan perpaduan sumber daya manusia (SDM) lama dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta tenaga baru di kementerian tersebut, kualitas pelayanan akan meningkat signifikan.*
