Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian
RIAU1.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap faktor utama penyebab kebocoran dan inefisiensi belanja anggaran daerah. Menurutnya, masalah terletak pada mentalitas eksekutif daerah, intervensi legislatif, hingga praktik mark up oleh rekanan pengadaan.
“Banyak yang saya tahu bocor. Pengaruhnya macam-macam, mentalitas eksekutifnya, ada intervensi dari DPRD, dan rekanannya mengambil mark up besar. Akhirnya, yang sampai ke masyarakat justru berkurang,” katanya, Jumat (19/9/2025) yang dimuat Beritasatu.
Tito menambahkan, fenomena ini terbukti dari maraknya kasus korupsi yang menyeret berbagai pejabat eksekutif maupun legislatif di daerah. “Makanya banyak yang ketangkep, mulai dari DPRD, kepala daerah, staf, hingga rekanan. Semua masuk penjara,” ujarnya.
Tito meminta kepala daerah melakukan introspeksi dan memperketat pengelolaan anggaran agar belanja publik lebih efisien. “Daerah harus introspeksi. Banyak belanja yang pemborosan, tidak efektif, dan itu artinya bocor,” tegasnya.
Kebocoran anggaran ini juga menjadi alasan pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Anggaran TKD tahun depan hanya dialokasikan Rp 650 triliun, turun 24,8% dibanding outlook 2025 sebesar Rp 864,1 triliun.
Salah satu program yang ditarik ke pusat adalah makanan bergizi gratis (MBG). Tito menilai langkah ini penting untuk memutus rantai kebocoran sekaligus memastikan manfaat program langsung dirasakan masyarakat. “Makanya porsi TKD menurun, dan programnya ditarik ke pusat,” tutupnya.*
