Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta pemerintah pusat membuat batasan biaya untuk menggelar rapat atau pertemuan di hotel maupun restoran bagi pemerintah daerah (Pemda).
Ini sebagai lanjutan dari kebijakan yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian.
“Di tengah semangat efisiensi dan efektivitas anggaran memang diperlukan ada petunjuk teknis serta standar biaya penggunaan hotel dan restoran untuk kepentingan rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan resmi. Baik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah-pemerintah daerah,” kata Rifqinizamy pada Senin (9/6) yang dimuat Antara.
Meski tengah efisiensi, Rifqinizamy memandang perlu adanya penyelenggaraan acara oleh pemerintah daerah di hotel maupun restoran. Tujuannya agar industri meeting, invention, convention dan event (MICE) tidak lumpuh.
Mendagri Tito Karnavian memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Awards 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Untuk itu, menurutnya, boleh-boleh saja bagi pemerintah daerah untuk tetap menggelar acara di hotel dan restoran, dengan catatan ditetapkan batasan pagu anggarannya.
“Kita menyadari pada pihak yang lain, industri MICE, meeting, invention, convention dan event yang melibatkan hotel dan restoran banyak yang lumpuh akibat adanya efisiensi dan efektivitas anggaran,” kata Rifqinizamy.
“Karena itu jalan tengah ini, menurut kami, patut kita sambut positif, sepanjang kemudian semangatnya tetap dalam efisiensi dan efektivitas anggaran itu sendiri,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi kelonggaran kepada seluruh pemerintah daerah untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Tujuannya agar industri meeting, invention, convention, dan exhibition (MICE) tetap hidup.
"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo)," ujar Tito di Mataram, dikutip Antara, Sabtu (7/6).*
