Dana PPKM Belum Bisa Dicairkan, Wali Kota Pekanbaru Sebut Keuangan Daerah Sedang Sulit

RIAU1.COM -Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro atau Micro Lockdown di beberapa lingkungan Rukun Warga (RW) tak akan maksimal di Pekanbaru. Pasalnya, Pemko Pekanbaru kesulitan keuangan akibat Dana Alokasi Umum (DAU) belum turun dari pemerintah pusat. 

"Kami belum bisa mencairkan anggaran (yang diminta para lurah dan camat). Karena, DAU belum turun dari pemerintah pusat," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus dalam Rapat Koordinasi Peran Camat dan Lurah dalam Penanganan Covid-19 dan Optimalisasi Vaksinasi di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Jumat (14/6/2021). 

Sebenarnya, anggaran operasional PPKM yang ditanyakan para camat dan lurah sudah pernah disampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah (BPKAD) Syoffaizal. Namun, Syoffaizal mengatakan bahwa DAU belum masuk. 

"Saya bilang jangan diam saja. Tanyakan ke Jakarta. Kondisi keuangan daerah sedang sulit akibat pandemi corona," ucap Firdaus.

Sebelumnya, Camat Tenayan Raya Indah Vidya Astuti dalam rapat tersebut menyampaikan, beberapa lurah mengeluh karena kehabisan dana untuk konsumsi petugas dan warga yang terlibat dalam PPKM tersebut. Kebutuhan di posko PPKM sudah habis.

"Kami malu jika para petinggi dari kepolisian dan TNI berkunjung ke Posko PPKM," katanya. 

Sementara, dana operasional lurah hanya Rp16 juta untuk 8 bulan. Dana itu hanya untuk makan, minum, dan pembuatan spanduk. 

Sedangkan dana untuk hand sanitizer, masker, dan lainnya tidak ada. Para lurah juga sibuk melakukan pelacakan warga yang terpapar Covid-19.

"Kemarin, kami harus membawa warga yang positif corona ke Rusunawa Rejosari. Sedangkan mobil ambulans berada di Mal SKA (untuk vaksinasi massal). Akhirnya, kami pakai mobil patroli untuk mengangkut warga yang akan diisolasi," ungkap Indah. 

Pasien positif corona itu sudah masuk ke Rusunawa Rejosari, tempat isolasi mandiri. Malam harinya, para lurah diperintahkan untuk mendampingi kepolisian. 

"Untuk di zona merah, kapolda memerintahkan PPKM mikro. Semua jalan disekat," sebut Indah. 

Pelaksanaan PPKM Mikro membutuhkan dana. Dana operasional PPKM mikro ini sudah "makan tabungan" alias minus. 

"Kami minta dana untuk operasional PPKM segera dicairkan agar para lurah bisa bergerak. Selama ini, mereka minta tolong kepada ketua RT dan RW untuk konsumsi selama PPKM mikro," ucap Indah. 

Hal-hal yang disampaikan Indah ini mendapat tepuk tangan dari para lurah. Sementara, Wali Kota Pekanbaru Firdaus mendengarkan bisikan dari Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Azwan guna memberikan tanggapan camat tersebut.