BPKP Riau Soroti Efektivitas Anggaran, 74 Persen Belanja Dinilai Belum Berdampak

RIAU1.COM -Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau menyoroti efektivitas penganggaran pemerintah daerah (pemda) yang dinilai masih jauh dari optimal. Berdasarkan hasil awal perencanaan evaluasi penganggaran, sekitar 74 persen penggunaan anggaran dinilai belum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Evenri Sihombing di Gedung Daerah, Kamis (5/3/2026).

"Masih banyak alokasi anggaran yang lebih banyak terserap untuk kegiatan administratif, seperti perjalanan dinas dan rapat, dibandingkan intervensi langsung kepada masyarakat. Dari hasil awal yang kami lihat, hampir 74 persen anggaran belum efektif," ucapnya.

Contohnya dalam penanganan stunting. Dari total anggaran sekitar Rp1 miliar, hampir Rp600 juta justru digunakan untuk perjalanan dinas dan rapat. Sementara, intervensi langsung kepada masyarakat hampir tidak ada.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius bagi organisasi perangkat daerah, khususnya pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat. Para pimpinan perangkat daerah diminta untuk menelaah kembali program dan kegiatan yang dirancang dalam dokumen perencanaan. Program yang tidak memberikan dampak nyata terhadap masyarakat, sebaiknya dievaluasi atau bahkan dihentikan.

“Barangkali kepala daerah tidak sampai pada detail tersebut. Karena itu, kami meminta pimpinan Bappeda dan Inspektorat untuk benar-benar memeriksa program kegiatan yang jika dilaksanakan ternyata tidak memberikan dampak apa pun,” saran Evenri.

Paradigma penganggaran pemerintah harus bergeser. Orientasi penyusunan program tidak lagi hanya berfokus pada keluaran (output), melainkan pada dampak nyata (outcome) yang dirasakan masyarakat.

Untuk memastikan hal tersebut, BPKP akan melaksanakan evaluasi penganggaran pada Maret ini. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat dan hasil yang terukur bagi masyarakat.

“Orientasi kita sekarang bukan lagi sekadar output, tetapi dampaknya bagi masyarakat. Itulah yang menjadi tujuan utama evaluasi penganggaran yang akan kami lakukan pada bulan Maret ini,” tutupnya.