Ilustrasi
RIAU1.COM - Dalam sidang paripurna laporan hasil reses, anggota DPRD Riau menampung aspirasi dan juga berbagai keluhan dari masyarakat pada masing-masing dapilnya.
Seperti laporan hasil reses para anggota DPRD Riau dapil Kota Pekanbaru yang menyoroti permasalahan potongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
"Banyak masyarakat mengeluh dana BLT yang seharusnya diterima mereka Rp300 ribu dipotong Rp50 ribu," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Riau, Agung Nugroho.
"Karena potongan itu, masyarakat hanya menerima BLT sebesar Rp250 ribu. Ini harus jadi perhatian serius," sebut Agung saat membacakan laporan hasil reses dapil Pekanbaru, Kamis 2 Juli 2020.
Seperti yang diketahui, kisruh pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemprov Riau untuk masyarakat Kota Pekanbaru akhirnya sampai ke telinga Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar.
Politisi Demokrat Riau ini pun geram dengan kabar yang beredar tersebut dan meminta pihak penegak hukum mengusut tuntas pemotongan BLT itu.
"Uang yang diterima masyarakat dari BLT yang dianggarkan dari APBD. Lalu dipotong Rp50 ribu, itu besar bagi masyarakat," kesal Asri Auzar.
"Ini adalah tindakan korupsi, tidak bisa ditolerir. Pemprov juga jangan jadi hakim. Itu karena ketahuan, makanya katanya akan ditambahkan. Kalau tidak ketahuan tentu lesap duit ini. Jadi harus diusut tuntas," tegasnya.
