Ilustrasi
RIAU1.COM - Wakil Gubernur Riau Edy Natar menyebutkan, dengan adanya konflik lahan di Riau, tentunya dapat mengganggu terhadap kelancaran usaha perkebunan. Bahkan kata dia tidak jarang menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat.
"Oleh karenanya, untuk memfasilitasi penanganan konflik perkebunan, Provinsi Riau membentuk tim terpadu, salah satu tugas tim terpadu adalah menangani potensi konflik sosial yang ada di Provinsi Riau. Dalam hal ini termasuk konflik perkebunan yang ada di Provinsi Riau ini," kata wagubri Selasa 2 Desember 2020.
Tambah dia, khususnya terkait dengan konflik perkebunan, saat ini terdapat 73 konflik perkebunan dan itu sudah terdata di Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
"Sampai saat ini Pemerintah Provinsi Riau berupaya memfasilitasi sebagian besar konflik tersebut," ujarnya.
Dia juga menjelaskan bahwa konflik yang terjadi sebagian besar didominasi permasalahan lahan, dan sisanya permasalahan non lahan seperti kemitraan, kredit, konvensasi bagi hasil dan lain sebagainya.
"Salah satu upaya pemerintah Provinsi Riau untuk menangani sub sektor perkebunan khususnya fasilitasi penanganan konflik yaitu dengan membentuk perangkat daerah khusus untuk menangani urusan perkebunan yaitu dengan membentuk Dinas Perkebunan Provinsi Riau," pungkasnya.
