Kantor DPRD Riau
RIAU1.COM -Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai DPRD Riau ngotot, arogan dan ambisius, tak peduli atas masukan publik dari hasil tracking analisis belanja APBD 2021 yang sudah di publis ke publik oleh Fitra yang menjalaskan ada temuan Rp13 miliar untuk kunjungan kerja (kunker) keluar negeri.
“Sebaiknya teman-teman DPRD bisa mengintropeksi dan memantaskan diri agar terketuk hatinya, tidak berambisi melanjutkan keinginan untuk memakai anggaran kunker luar negeri sebesar Rp 13 miliar itu yang hanya sekedar jalan-jalan disaat Riau kekurangan anggaran dalam mendukung program pembangunan, pemulihan ekonomi serta kesehatan disaat pandemi ini,"kata Manajer Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Taufik lewat siaran persnya. Sabtu 20 Maret di 2021.
Tapi sekarang ini justru dewan menujukan sikap ngotot, ambisius dan arogan untuk tetap berniat menggunakan anggaran itu dengan melakukan rangkaian administrasi untuk kunker yang diawalin untuk meminta izin kekemendagri. "Walaupun izinnya ditolak ini sangat parah dan tidak menujukan keberpihakan ke rakyat Riau terutama pada situasi covid-19, dan anehnya DPRD tidak sadar dituasi saat ini "ujarnya.
Dari total anggaran kunker luar negeri sebesar Rp 13 miliar yang ada di belanja 2021 terdiri dari Rp 12 Miliar lebih dipostkan di Sekretariatan Dewan dan Rp 900 juta lebih di Pemerintah daerah, kata Taufik menambah keyakinan publik bahwasannya DPRD pada saat pembahasan anggaran 2021 kemarindengan sesuka hatinya tanpa mengukur bagaimana keadaan kedepannya dan melihat keadaan ekonomi Riau.
"Terlihat ditemukan kunker luar negeri disaat situasi pandemic ini dan Belanja Yang tak semenstinya di gelontorkan pemrov untuh hibah kepada pemerintah pusat dan geramnya punya niat pula untuk mengurus izin ke kemendagri,"bebernya.
Selain itu, Fitra menilai Mendagri tidak cukup hanya mengirimkan penolakan izin saja tetapi harus meninjau kembali anggaran belanja APBD 2021 milik pemprov Riau dan mengkroscek mana saja anggaran yang tak semestinya ada di saat pandemi untuk direkomendasikan agar digeser.
Sehingga pemprov memahami apa saja yang harus geser dalam agenda perubahan belanja apbd nantinya sesuai dengan mandate UU No 2 tahun 2020.
"Selain itu juga, hal yang semestinya dilakukan oleh teman-teman DPRD adalah sebaiknya mengawasi bagaimana jalannya penanganan covid-19 di Riau terutama pada program vaksinasi yang menjadi prioritas tahun ini bukan malah kabur dan lepas tanggung jawab keluar negeri itu tidak etis,"pungkasnya.
Jika surat kunker itu telah ditolak oleh kemendagri Taufik meminta DPRD menyiapkan langkah-langkah kongrit untuk merekom kepada pemerintah agar kunker luar negeri dihapuskan dan digeser kepada belanja untuk mendukung penanganan covid atau pembangunan Riau.
