Mardianto Manan
RIAU1.COM - Anggota Komisi IV, Mardianto Manan kecewa dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang tidak mampu mengadopsi regulasi pengadaan Rumah Layak Huni (RLH) sehingga pengadaan RLH terancam ditiadakan tahun ini.
Regulasi disini maksudnya yaitu harus melalui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, sesuai regulasi baru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jadi, di regulasi yang baru ini, Pemprov tidak bisa lagi membangun RLH, tapi harus melalui dana hibah," kata Mardianto. Jumat 2 Juli 2021.
Pemkab dan Pemko sendiri lanjutnya juga tidak memiliki nomenklatur untuk pengadaan RLH, namun hanya nomenklatur untuk rehabilitasi rumah. Dan untuk rehabilitasi ini, anggaran maksimal hanya Rp 20 juta.
Sementara, untuk membangun RLH, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 55-60 juta, sehingga jika dipaksakan masuk ke nomenklatur rehabilitasi, maka dipastikan apa yang diterima masyarakat jauh dari janji semula.
"RLH ini kan sudah masuk APBD, sudah diketuk palu, karena sudah sah masuk itu, kawan-kawan dewan ini menyampaikan kabar baik itu ke masyarakat, tapi ternyata kondisinya begini," tuturnya.
Hal ini tentunya membuat masyarakat kecewa dan lagi-lagi anggota dewan menjadi sasaran kekecewaan masyarakat, untuk itu dalam rapat tersebut diputuskan untuk dilanjutkan Senin nanti.
"Yang jelas, semua harus sepakat supaya ini tetap dilaksanakan, masyarakat sudah sangat berharap dengan RLH ini, kawan-kawan juga cerita ada masyarakat yang sampai memeluk anggota dewan pas dapat kabar baik tadi,"terangnya.
Di tahun 2020, Mardianto menyebut masyarakat sudah kecewa juga karena RLH yang semula dianggarkan 3000an unit, hanya bisa direalisasikan menjadi kurang dari 200. Pengurangan ini dikarenakan anggaran yang direfocusing ke Covid-19.
"Meskipun tetap dibangun, saya menganggap itu gagal. RLH ini janji gubernur di kampanye, saya salah satu tim ahli waktu itu, ini harus diupayakan supaya tetap bisa direalisasikan," tuturnya.
