Ilustrasi/Net
RIAU1.COM - Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau bersama dengan Pemerintah kabupaten/kota di Riau mengaku sudah menyelesaikan update luasan perkebunan kelapa sawit di Riau.
Update luasan perkebunan tersebut dilakukan berkaitan dengan laporan dari dinas perkebunan kabupaten/kota terkait Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit yang dinilai masih rendah dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Sekretaris Disbun Riau, Supriadi mengatakan, update luasan perkebunan tersebut dilakukan karena dalam pembagian DBH sawit parameter yang digunakan yakni luas perkebunan dan produksi. Di mana data yang digunakan pemerintah pusat dalam menghitung luasan kebun kelapa sawit di Riau yakni data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Karena itu terkait data luasan dan produksi kelapa sawit sudah diverifikasi ulang dan di-update bersama kawan-kawan dinas perkebunan kabupaten/kota di Riau," katanya.
Berdasarkan update data luasan perkebunan kelapa sawit di Riau tersebut, senut dia, terjadi penambahan luasan perkebunan kelapa sawit di Riau cukup signifikan, hal tersebut diharapkan bisa menambah DBH sawit untuk Riau.
“Penambahan luasan perkebunan cukup siginifikan, namun memang untuk mengesahkannya perlu di SK kan oleh kementerian terkait,”ujarnya.
Saat ditanyakan apakah jika tahun ini sudah dilakukan update data, maka DBH sawit akan meningkat. Pihaknya juga tidak dapat memastikan, pasalnya dari informasi yang pihaknya dapatkan, alokasi DBH sawit tahun 2024 juga sudah keluar.
"Informasi yang kami dapat, alokasi DBH tahun 2024 juga sudah keluar. Di mana kalau untuk tahun 2023 alokasi DBH sawit seluruh Indonesia Rp3,4 triliun, sedangkan tahun 2024 Rp3 triliun kalau tak salah. Jadi malah justru berkurang," ujarnya.
Pasalnya, menurut Supriadi, harga kelapa sawit tahun lalu lebih baik dari tahun ini. Di mana tahun ini relatif lebih rendah harga kelapa sawit sepanjang tahun, atau relatif tidak ada lonjakan harga seperti tahun lalu.
"Karena tahun lalu sempat terjadi lonjakan yang luar biasa pada harga CPO kita," tukasnya.*
