Ketahanan Pangan Riau Bermasalah, Ini yang Dilakukan Pemprov Riau dan Korem 031/WB

Ketahanan Pangan Riau Bermasalah, Ini yang Dilakukan Pemprov Riau dan Korem 031/WB

8 Desember 2023
Usai penandatangan MoU Pemprov Riau dengan Korem 031/WB

Usai penandatangan MoU Pemprov Riau dengan Korem 031/WB

RIAU1.COM - MoU atau kerjasama dalam mendukung bidang pertanian di Bumi Lancang Kuning, khususnya ketahanan pangan, dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Komando Resor Militer (Korem) 031/Wira Bima (WB). 

Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar memandang perlu dilakukannya MoU tersebut, dan menggandeng jajaran TNI AD untuk menyelesaikan permasalahan pangan di Riau, sebab pangan menurutnya, merupakan isu penting yang harus diatasi. Apalagi, untuk memenuhi kebutuhan akan pangan, pasokan pangan untuk Riau harus didatangkan dari daerah lain. 

"Kenapa ketahanan pangan ini menjadi penting? Kalau kita tidak sadar dan lengah dengan situasi global yang terjadi, bayangkan kalau suatu saat terjadi krisis pangan dunia, dan itu melanda ke Indonesia. Jangankan itu, putus saja jalan Sumbar-Riau, kita sudah bingung, karena (pangan) kita sangat bergantung dengan mereka (Sumbar)," sebut Gubri. 

Sebab itu, Edy mengajak Korem 031/WB untuk bekerjasama. Apalagi, sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Gubri mengatakan TNI memiliki tugas, yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. 

"Satu dari operasi militer selain perang (memiliki 14 poin), adalah membantu pemerintah daerah. Hari ini saya merasa perlu untuk melibatkan TNI AD dengan segala aspeknya. Mudah-mudahan dengan berkolaborasi masalah ketahanan pangan bisa teratasi," harap Gubri Edy.

Sementara itu, Danrem 031/WB, Brigjen TNI Dany Rakca Andalasawan mengatakan, bahwa Pangdam I/Bukit Barisan (BB) mengapresiasi langkah Gubernur Edy dalam menjalankan kerjasama antara Pemprov Riau dengan Korem 031/WB. 

"Ini adalah Korem yang pertama seluruh Indonesia yang baru melaksanakan MoU tentang ketahanan pangan. Baru beberapa hari (Kementan dan Panglima TNI melakukan MoU pada 4 Desember 2023), kemudian selang beberapa hari selanjutnya langsung kita lakukan MoU (tingkat provinsi). Orang lain  baru merumuskan, kita sudah melaksanakan, tinggal mengaplikasikan," papar Dany Rakca.*