Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi
RIAU1.COM - Saat menjadi keynote speaker pada talkshow dengan tema “Strategi Menciptakan Ketahanan Pangan Non APBD yang Dapat Meningkatkan PAD Riau-Peluang dan Tantangan Optimalisasinya" di Universitas Riau, Kamis (4/12) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi mengatakan bahwa isu ketahanan pangan merupakan isu strategis baik di tingkat nasional maupun daerah. Provinsi Riau sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun masih menghadapi paradoks ketahanan pangan.
“Kita masih punya kawasan hutan yang luas dengan berbagai macam isu di sana, seperti perkebunan dan tentunya dari sisi pertanian. Kemudian, belum optimalnya produksi pangan lokal, masih terdapat daerah rentan pangan dan ketergantungannya kita dari daerah lain seperti Sumbar dan Sumut termasuk dinamika inflasi pangan yang masih memerlukan penguatan pengendalian,” kata Syahrial Abdi.
Untuk diketahui, pada tahun 2024 Provinsi Riau menghasilkan produksi pangan strategis beras 127.439 ton atau sekitar 22 persen, cabe 9.047 ton atau sekitar 29 persen, telur 5.548 ton atau sekitar 10 persen. Kemudian, Daging ruminansia 20.369 ton atau sekitar 70 persen dan daging unggas 64.245 ton atau sekitar 68 persen dari konsumsi pangan yang akan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk.
“Ketergantungan pasokan dari daerah lain menjadikan Provinsi Riau rentan pangan dan fluktuasi harga. Isu terkait dengan inflasi kita yang tinggi beberapa waktu terakhir karena penyumbang tertingginya dari cabai,” sebutnya.
Selanjutnya, Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Riau menunjukkan progress semakin meningkat dengan pertumbuhan 2,14 persen dari status “agak tahan” dengan skor 63,37 (2019) meningkat menjadi “tahan pangan” pada tahun 2024 dengan capaian skor 70,42.
Dalam kesempatan itu, Syahrial Abdi juga menyampaikan tantangan dan masalah yang dihadapi pada aspek ketersediaan itu bisa dilihat dari produksi pangan lokal masih rendah akibat keterbatasan lahan seperti LBS (Lahan Baku Sawah) hanya 59.181 Hektar dan produktivitasnya masih rendah.
“Kondisi irigasi belum optimal, penerapan teknologi, keterbatasan sarana produksi seperti benih,pupuk dan alsintan, perubahan iklim ekstrem seperti banjir dan kekeringan, menurunnya animo petani seperti biaya produksi tinggi dan harga jual rendah juga termasuk transformasi kelembagaan petani yang belum optimal [regenerasi petani],” ujar Syahrial.
Selain itu, pada aspek keterjangkauan, pihaknya merasa masih adanya daerah yang rentan pangan akibat masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah, serta akses infrastruktur yang masih belum memadai.
“Untuk di aspek pemanfaatan sendiri masih terdapat masyarakat yang kekurangan gizi, stunting, angka kematian balita, angka harapan hidup,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Syahrial Abdi mengatakan bahwasanya Pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD 2025-2029 sudah mengalokasikan anggaran pada Program Prioritas Riau Berdaya Saing dan kegiatan Strategis Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah.
“Namun dengan kondisi ruang fiskal APBD saat ini, untuk intervensi langsung melalui program dan kegiatan tersebut semakin terbatas. Oleh karena itu, kita harus mengambil kebijakan strategis yang inovatif dalam pembangunan, seperti pembiayaan non APBD di antaranya melalui APBN [Program Nasional Swasembada Pangan], swasta, dan lembaga keuangan,” ungkap Syahrial Abdi.
Dalam kesempatan tersebut, melalui FGD ini, ia menerangkan berbagai upaya dan langkah strategis dapat dilakukan, seperti menyusun rencana aksi semua kebutuhan untuk meningkatkan produksi pangan lokal melalui skema pembiayaan APBN.
“Optimalisasi kerja sama antarpemerintah daerah juga dapat kita lakukan melalui peningkatan peran BUMD Pangan dalam penguatan rantai pasok, stabilisasi harga dan pengembangan unit bisnis yang menghasilkan PAD,” terangnya.
“Kemudian, kita bisa menjalin kemitraan strategis dengan swasta baik industri pangan, sektor logistik maupun Lembaga keuangan. Selin itu, menjalin kemandirian usaha tani dengan percepatan regenerasi petani melalui pengembangan petani millenial dan digitalisasi pangan serta memberdayakan UMKM pangan, koperasi desa merah putih, dan BumDes yang terhubung dengan pasar modern dan industri pangan,” tambah Syahrial.
Ia berharap FGD ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga melahirkan rekomendasi dan rumusan kebijakan yang konkret untuk Pemprov Riau yang akan dijabarkan melalui program Prioritas dan kegiatan strategis di setiap OPD terkait, baik dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Sehingga upaya mewujudkan kemandirian pangan dapat berkelanjutan.
“Semoga FGD ini berjalan dengan baik dan menghasilkan manfaat besar bagi pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Riau,” tandasnya.*
