Riau Diminta BNPB Segera Tetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla

21 Juli 2025
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto

RIAU1.COM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menyoroti Provinsi Riau sebagai wilayah dengan jumlah titik panas (hotspot) dan firespot terbanyak di antara enam provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Sebab itu, ia mendesak Pemerintah Provinsi Riau untuk segera meningkatkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat, mengingat bencana kebakaran sudah terjadi di sejumlah daerah.

"Untuk enam provinsi prioritas, Riau ini yang paling banyak titik panas. Tadi Pak Kalaksa sampaikan kalau daerah-daerah kan sudah kebakaran. Provinsi sebaiknya sudah langsung menetapkan status tanggap darurat, bukan siaga darurat lagi, karena sudah terjadi bencananya," katanya di Lanud Rsn Senin (21/07/2025).

Peningkatan status menjadi tanggap darurat sebut dia akan mempermudah pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan secara langsung dan maksimal ke daerah. BNPB mencatat, dari 12 kabupaten/kota di Riau, sebagian besar sudah terdampak kebakaran hutan dan lahan dengan intensitas yang bervariasi. 

"Kenapa harus tanggap darurat, supaya pemerintah pusat ini leluasa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah. Untuk data kami memang sudah ada mengetahui 12 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau, ada beberapa yang sudah terjadi kebakaran. Besarannya memang bervariasi," ujarnya.

Dua wilayah yang menjadi perhatian khusus adalah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, karena lokasinya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Ia mengingatkan potensi munculnya gangguan asap lintas negara jika tidak segera ditangani.

"Kita mohon Dumai dan Bengkalis ini menjadi perhatian betul karena letaknya dekat sekali dengan wilayah Malaysia. Beberapa tahun ini kita selalu mengusahakan jangan sampai negara Singapura dan Malaysia ini protes gara-gara terganggu dengan kiriman asap dari wilayah Indonesia," tegasnya.*