Kepala Disketapang Pekanbaru Maisisco menghadiri Grand Opening Topan di Jalan Melati. Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Anak usaha Riau Petroleum, yakni Perusahaan Daerah Riau Pangan Bertuah (RPB), melakukan gebrakan baru dengan membuka Toko Pengendalian Inflasi Pangan (Topan) di Jalan Melati, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. Kehadiran Topan diharapkan menjadi langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan di Provinsi Riau.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop-UKM) Provinsi Riau M Taufiq OH, Rabu (9/7/2025), menyampaikan, pendirian Topan merupakan wujud nyata dari harapan Pemprov Riau dalam mengendalikan inflasi. Topan ini diharapkan dapat menciptakan kemandirian pangan.
“Topan ini bukan hanya toko biasa. Tetapi simbol dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, serta memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi petani,” ujarnya.
Taufik menyoroti fakta bahwa Riau masih tergolong sebagai daerah konsumen. Riau masih bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah, seperti beras, sayur-mayur, buah-buahan, dan daging.
"Ketergantungan ini membuat harga komoditas rentan terhadap gangguan pasokan dan distribusi. Oleh karena itu, kami berupaya keluar dari ketergantungan ini dan mulai membangun kemandirian pangan daerah," kata Taufik.
Melalui RPB, Pemprov Riau tidak hanya ingin menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau. Tetapi, pemprov juga membangun rantai pasok pangan yang berpihak pada petani dan memperkuat ekonomi lokal.
"Pada bulan Juni lalu, angka inflasi di Riau tercatat sebesar -0,98 persen, menurun dari bulan sebelumnya yang berada di angka 2,14 persen. Tantangan masih ada, karena harga beberapa komoditas pangan strategis masih belum stabil," ungkap Taufik.
Dengan hadirnya Topan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Hal ini sekaligus mendukung upaya Pemprov Riau dalam menciptakan sistem pangan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berpihak pada petani lokal.
