Kepala Kanwil DJP Riau resmi menjalin kerja sama dengan DPW APKASINDO Provinsi Riau di Rohil pada 29 Juli 2025. Foto: Istimewa.
RIAU1.COM -Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau resmi menjalin kerja sama dengan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Provinsi Riau. Nota Kesepakatan ini ditandatangani dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Suzuya Baganbatu, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), pada 29 Juli 2025.
Penandatanganan nota kesepakatan ini bertepatan dengan pelaksanaan Workshop Petani Kelapa Sawit Kabupaten Rokan Hilir yang mengusung tema “Kiat Sukses Pengelolaan Perpajakan pada Perkebunan Sawit Rakyat.” Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 13 koperasi, 10 kelompok gabungan tani (Gapoktan), serta perwakilan dari tiga pabrik kelapa sawit (PKS).
Nota kesepakatan ini mencakup tiga ruang lingkup utama yaitu sosialisasi dan edukasi bagi petani sawit di Provinsi Riau untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pendampingan administrasi perpajakan agar petani lebih mudah dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Dan, pengembangan basis data perpajakan, khususnya daftar pemilik lahan kelapa sawit di Provinsi Riau.
Sekjen DPP APKASINDO Rino Afrino dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman perpajakan di kalangan petani. Karena, petani sudah naik kelas saat ini.
"Artinya, mereka juga harus paham pajak,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPW APKASINDO Riau Suher menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan DJP Riau, KPP Pratama Dumai, serta Pemkab Rohil. Langkah ini penting untuk membangun sektor sawit yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Kepala Kanwil DJP Riau Ardiyanto Basuki mengucapkan terima kasih atas komitmen petani sawit terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Kerja sama ini merupakan langkah awal dalam memperkuat sinergi jangka panjang.
“Kami senantiasa mendoakan agar usaha para petani kelapa sawit sukses dan memberi hasil. Sebab, sepersekian rupiah dari penghasilan petani akan kembali kepada negara untuk membiayai pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” katanya.
