Belasan Karyawan UIN Bukittinggi Mengaku Kena PHK Sepihak

Belasan Karyawan UIN Bukittinggi Mengaku Kena PHK Sepihak

20 Januari 2023
ilustrasi/net

ilustrasi/net

RIAU1.COM - Terdapat sebanyak 13 orang karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) mengaku mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.

Mereka pun meminta bantuan hukum ke Kantor Advokat MNI & Associates untuk mengadukan nasibnya. Dari pengakuan para karyawan, pihak kampus tidak pernah memberikan surat peringatan.

Selain itu mereka juga tidak diberikan hak-haknya sepersen pun. PHK ini berdasarkan keputusan Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi terhitung tanggal 10 Januari 2023.

Pimpinan Kantor Advokat MNI & Associates, M Nur Idris seperti dimuat Langgam.id mengatakan, 13 orang karyawan yang di-PHK terdiri dari sopir, clening servis dan satpam. Mereka ada yang telah bekerja selama tujuh tahun.

"Benar kami sudah menerima pengaduan dari 13 orang karyawan yang di-PHK oleh Rektor UIN Bukittinggi sebagai tenaga kependidikan bukan PNS," kata Idris, Kamis (19/1/2023).

"Pemberhentianya dengan hormat, tetapi tidak diberikan hak-haknya sepersen pun," tambah dia.

Lalu menurut Idris, pemberhentian atau PHK karyawan ini dengan alasan dinilai kurang memuaskan dalam menjalankan tugasnya. Tidak disebutkan apa kesalahan karyawan maka di-PHK, sehingga menimbulkan kebingungan dan tanda tanya bagi karyawan.

"Anehnya karyawan yang di-PHK ini tidak dijelaskan apa salahnya dan tidak pula diberikan haknya sebagai karyawan yang terkena PHK. Ini sangat bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan," jelas dia.

Loading...

Kemudian Idris menyebutkan, seharusnya sesuai UU Ketenagakerjaan kalau karyawan di-PHK maka harus diberikan haknya berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian dan uang pisah. Jadi tidak boleh semena-mena melakukan PHK.

Sebagai komitmen atas pengaduan13 karyawan ini, Idris mengaku sudah mengirimkan surat somasi kepada Rektor UIN Bukittinggi, meminta agar untuk melakukan perundingan dan meninjau keputusan PHK.

"Bila memang PHK ini akan terjadi, maka pihaknya meminta agar Pihak UIN membayar uang yang menjadi hak karyawan yang di-PHK," tegasnya.

Idris mengaku surat somasi ini juga ditembuskan kepada Dinas Tenaga Kerja Pemko Bukittinggi. Pihaknya juga sudah mengirimkan surat pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk memfasilitasi pertemuan kliennya dengan pihak UIN Bukittinggi membicarakan masalah PHK sepihak ini.

"Kasihan kita mereka yang di-PHK ini ada yang sudah lama bekerja sejak masih di IAIN dulu. Ada juga yang di PHK ini dalam kondisi hamil, ada sebagai tulang punggung keluarga yang masih punya beban biaya sekolah dan kuliah anaknya," papar dia.*