Berikut Pandangan Anggota DPRD Sumbar Tersendatnya Pembangunan Tol di 5 Nagari
Anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri
RIAU1.COM - Dalam rapat membahas masalah tersendatnya rencana pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru di 5 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota, Kamis (5/1/2023) Anggota DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman mengaku sudah beberapa kali ke lapangan mendengar langsung aspirasi dari pihak terkait.
DPRD sebut dia menemukan warga bukan menolak, namun meminta pengalihan trase, sebab ada situs adat dan budaya yang terdampak.
Meski begitu, belum diketahui berapa persen masyarakat yang sesungguhnya terdampak. Evi Yandri menegaskan, tidak ingin terjadi masalah dalam konsolidasi sekalipun proyeknya tuntas.
"Kita tidak ingin laporan kepada gubernur hanya berdasarkan asal bapak senang saja," kata Evi, sebagaimana dirilis situs resmi Pemprov Sumbar yang dimuat Langgam.id.
Diketahui, perjanjian kerjasama JICA dengan Pemerintah Indonesia untuk membangun Tol Padang- Pekanbaru berakhir bulan ini. Sementara itu, keberatan dari masyarakat masih dijumpai terutama di Kabupaten Limapuluh Kota.
Hal itu terungkap dalam rapat Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dengan pihak Pemkab Limapuluh Kota. Rapat juga dihadiri oleh konsultan JICA via zoom.
Mahyeldi mengatakan, rapat diadakan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kerja JICA dengan Indonesia, 31 Januari 2023. Perjanjian kerja yang hampir berakhir, diakui bakal jadi penghambat pembangunan terlebih adanya keberatan pembangunan jalan tol dari masyarakat.
"Rapat ini dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar permasalahan terhambatnya pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Khususnya daerah 50 Kota yang mendapat keberatan dari masyarakat 5 nagari di sana," katanya.
Menurutnya, harus dilakukan upaya agar pembangunan tetap berjalan seperti rencana. Yakni, dengan mencari jalan keluar dari permasalahan ini.
Meski masih dijumpai kendala, Gubernur optimis masalah di sana dapat diselesaikan. Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, tepatnya di ruas Payakumbuh-Pangkalan akan terlaksana.
"Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. InsyaAllah, semua pembangunan di Sumatera Barat akan memperhitungkan hak-hak masyarakat," katanya.
Bupati Limapuluh Kota yang diwakili oleh Sekdakab Widya Putra menjelaskan, dari 5 nagari tersebut, tersisa 2 nagari yang masih keberatan. Untuk solusi dari masalah ini, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan kelima nagari untuk menuntaskan bersama persoalan ini.*
