Bupati Natuna Usul Jadikan Provinsi Khusus untuk Jaga Perairan dan Kedaulatan NKRI
Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal
RIAU1.COM - Aksi Pemerintah Cina yang melakukan klaim sepihak terhadap perairan di sekitar Pulau Natuna mendapat kecaman dari Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal.
"Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, Pemerintah Kabupaten Natuna dan warga masyarakat siap sedia mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna," ucap Abdul, dilansir Tempo.co, Sabtu 4 Januari 2020.
Abdul menuturkan, masuknya kapal-kapal Cina tanpa izin ke perairan Indonesia, terjadi pada Kamis 2 Januari 2020. Saat itu, KRI Tjiptadi-381 dan KRI lainnya miliki Komando Armada I TNI Angkatan Laut langsung menghalau mereka keluar teritori Indonesia.
Setelah itu, Indonesia pun langsung melayangkan protes ke Cina. Sehari kemudian, Jumat 3 Januari 2020, Jubir Kemenlu Cina, Geng Shuang menyatakan perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) termasuk Laut Natuna Utara sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka.
Tak hanya itu, Coast Guards Cina juga mengawal beberapa kapal nelayan mereka menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, wilayah Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau (Kepri). “Ini adalah bentuk gangguan terhadap kedaulatan Republik Indonesia," tegasnya.
Abdul mendukung penuh sikap TNI dan Kementerian Pertahanan untuk menggelar kekuatan yang lebih besar lagi di wilayah Natuna, agar bisa memantau, mencegah, dan menangkal setiap upaya gangguan kedaulatan terhadap Indonesia di Laut Natuna Utara.
Ia juga mengusulkan agar meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi provinsi khusus. Sebab, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah kabupaten atau kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut.
"Dampaknya, pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna. Dengan menjadikan provinsi khusus, maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga dan mengawal laut," tukasnya.
