Gedung baru Mal Pelayanan Publik Pekanbaru untuk pelayanan beberapa OPD dan instansi vertikal. Foto: Istimewa.
RIAU1.COM - Mal Pelayanan Publik (MPP) dirancang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merupakan bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik. MPP ini menggabungkan berbagai jenis pelayanan pada satu tempat, penyederhanaan, dan prosedur.
MPP ini merupakan integrasi pelayanan yang memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan. MPP juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan.
Pada 2020, MPP memperluas bangunan pelayanan di sisi Utara. Bangunan itu untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Peresmian itu dilakukan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo pada bulan Maret 2020 lalu. Saat ini, MPP kembali melakukan perluasan area pelayanan di area selatan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru telah mengoperasikan gedung baru untuk Mal Pelayanan Publik (MPP). Gedung C eks kantor wali kota ini telah dioperasikan awal Maret 2022.
"Gedung baru atau gedung C ini telah kami operasikan sejak awal Maret," kata Sekretaris DPMPTSP Pekanbaru Rudi Misdian, Jumat (11/3/2022).
Terdapat sejumlah instansi yang menempati gedung eks kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) itu. Gedung itu ditempati pihak kepolisian untuk layanan pengurusan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM). Layanan pengurusan paspor juga dibuka pihak Imigrasi.
"Dua instansi ini pindah ke gedung C yang lebih luas. Sebelumnya mereka beroperasi di gedung utama," ucap Rudi.
Gedung baru ini juga akan ditempati Kementerian Agama (Kemenag) Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Kesehatan (Dinkes), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Atas kinerja dan pelayanan yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mendapat penghargaan dari pemerintah pusat tiga kali berturut-turut.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai pengelola MPP kembali meraih penghargaan tiga kali berturut-turut dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Meski begitu, MPP Pekanbaru terus berinovasi dengan menggunakan teknologi terbaru.
Kepala DPMPTSP Pekanbaru Akhmal Khairi usai menerima penghargaan pelayanan prima dari Kemenpan RB Intercontinental Jakarta Pondok Indah Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (8/3/2022), mengatakan, MPP sudah berulang tahun ke-3 pada bulan Maret ini. MPP masih mendapatkan predikat yang baik.
"Tentu, kami terus berinovasi. Sistem-sistem yang telah lama akan diperbarui lagi," ujarnya.
Sehingga, pelayanan masyarakat semakin cepat. Kemudian, Pekanbaru Investment Center (PIC) dalam proses pembuatan.
Direncanakan, PIC ini akan diresmikan wali kota dua bulan lagi. Dalam PIC itu akan terangkum peta digital, Geographic Information System (GIS), klinik LKPN, dan UMKM.
"Makanya, kami terus berinovasi," ucap Akhmal.
Saat ini, MPP sudah menyelesaikan renovasi eks Kantor BPKAD. Kantor tersebut telah direnovasi menjadi tempat pelayanan baru.
"Kami juga sudah menyelesaikan satu gedung Selatan. Banyak instansi bidang pelayanan yang ingin bergabung," sebut Akhmal.
Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru Firdaus, Rabu (9/3/2022), menceritakan, penilaian pelayanan publik dilakukan Kemenpan RB sejak tiga tahun terakhir. Penilaian gelombang pertama pada 2018. Saat itu, penilaian masih terbatas untuk pemerintah daerah di pulau Jawa.
Penilaian gelombang kedua dilakukan pada 2019. Tahun itu, Pemko Pekanbaru sudah memiliki MPP.
"Pada gelombang kedua itu, kami mendapatkan penilaian kategori pada satu bidang. Kami mendapatkan penghargaan pelayanan prima. Saya juga mendapat penghargaan kepala daerah pembina pelayanan publik terbaik," ungkap Firdaus.
Pada 2020 lalu, Pemko Pekanbaru kembali mendapatkan penghargaan pelayanan publik prima di dua bidang. Satu di bidang perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP. Satu penghargaan lagi di bidang Dukcapil.
"Sehingga, kami menjadi model nasional untuk pelayanan publik di bidang dukcapil dan pelayanan perizinan-non perizinan. Saya kembali memperoleh penghargaan sebagai kepala daerah pembina pelayanan publik terbaik," kata Firdaus.
Untuk 2021, DPMPTSP dan Disdukcapil kembali mendapat penghargaan di bidang pelayanan publik. Kepala daerah juga kembali mendapat penghargaan.
"Bagi kami, pelayanan publik tak hanya sampai di sana. Artinya, kami tidak puas dengan yang diperoleh saat ini," ujar Firdaus.
Pelayanan publik harus disandingkan dengan pemanfaatan teknologi. Inovasi dan digitalisasi harus senantiasa ditingkatkan.
"Agar, kami mampu meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelayanan baik di bidang Kependudukan dan pencatatan sipil maupun perizinan dan non perizinan," jelas Firdaus
Di sisi investasi, para investor tetap memiliki minat yang tinggi berinvestasi di Kota Pekanbaru meski situasi masih pandemi Covid-19. Catatan Pemko Pekanbaru hingga triwulan III, nilai investasi mencapai Rp3,9 triliun dan menyerap 4.282 orang tenaga kerja.
Terhitung sejak Januari hingga akhir September atau selama triwulan satu sampai triwulan tiga tahun 2021, investasi yang masuk ke Kota Pekanbaru telah mencapai Rp3,9 triliun.
Hal ini diungkapkan Sekretaris DPMPTSP Kota Pekanbaru Rudi Misdian, Rabu (3/11/2021).
"Investasi terbesar bersumber dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp2,146 triliun. Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1,756 triliun," katanya.
Dari investasi yang masuk tersebut, terdapat sebanyak 1.673 proyek. Rinciannya 1.577 proyek PMDN dan 96 proyek PMA.
"Tenaga kerja yang terserap sekitar 4.282 tenaga kerja. Salah seorang tenaga kerja itu orang asing," ujar Rudi. (Advertorial).
