Komisi III DPRD Riau Perkuat Sinergi dengan BI untuk Stabilitas Ekonomi Daerah

RIAU1.COM - Komisi III DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Kamis (13/11/2025). Pertemuan ini menjadi ruang diskusi mengenai perkembangan ekonomi daerah, dinamika inflasi, kebijakan moneter, serta sejumlah isu strategis lainnya.

Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Achmad, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa perekonomian Riau pada 2025 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, berada pada kisaran 4,19 hingga 4,85 persen (yoy) dan cenderung menuju batas atas. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang tercatat sebesar 3,52 persen (yoy).

"Pertumbuhan ini ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat, peningkatan UMP, dan stabilnya harga kelapa sawit," ujar Panji Achmad.

Meski demikian, Panji menyoroti tantangan inflasi yang masih menjadi pekerjaan rumah. Dalam dua bulan terakhir, Riau berada di posisi kedua inflasi tertinggi secara nasional setelah Sumatera Utara, terutama akibat pasokan cabai yang masih bergantung dari Pulau Jawa.

"Alhamdulillah, bulan lalu inflasi kita hanya 1,1 persen. Menjelang Nataru, target inflasi nasional 2,5 persen per satu masih bisa dicapai jika harga cabai dan beras terkendali," jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, menyampaikan apresiasi atas penyambutan dan keterbukaan BI dalam memberikan penjelasan terkait kondisi ekonomi daerah. Ia menilai pertemuan ini penting untuk memperkuat pemahaman Komisi III dalam rangka pembahasan kebijakan keuangan daerah.

"Salah satu yang mendorong kami ke BI ini adalah sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh pak Purbaya mengenai masalah keuangan daerah. Jadi, supaya nanti kami dalam diskusi dan pembahasan keuangan daerah dengan eksekutif bisa tahu juga," ungkapnya.

Dalam dialog tersebut, Edi Basri juga meminta penjelasan mengenai kriteria UMKM yang dapat dibina BI, serta kondisi keuangan daerah di tengah maraknya judi online, kripto, dan pinjaman online. Ia berharap koordinasi antara BI dan DPRD dapat terus diperkuat untuk mendorong penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

Anggota Komisi III, Abdullah, turut menyoroti peran UMKM sebagai penyumbang sekitar 60 persen pertumbuhan ekonomi Riau berdasarkan data BPS. Ia meminta pandangan BI mengenai sektor UMKM yang perlu diprioritaskan serta peluang kolaborasi kebijakan berbasis data.

"Kami berharap bisa dilibatkan dalam agenda ekonomi BI agar dapat memperkuat penetrasi kebijakan di tingkat pemerintah provinsi. Evaluasi rutin per bulan sangat dibutuhkan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Riau, Eva Yuliana, mempertanyakan kondisi keuangan daerah yang belum optimal meski Riau merupakan salah satu daerah penghasil minyak dan gas terbesar di Indonesia.

"Bagaimana mungkin daerah dengan sumber daya sebesar ini masih menghadapi masalah, termasuk antrean solar yang bisa mencapai dua jam? Kami berharap ada solusi konkret," ujarnya. Adv