Kamis, 27 Januari 2022

BENGKALIS

Workshop Penguatan Desa Tingkat Nasional, 10 Kades dari Bengkalis Ikut Serta

news24xx


Kades dari Bengkalis yang ikut workshop Kades dari Bengkalis yang ikut workshop

RIAU1.COM - Sebanyak 10 Kepala Desa (Kades) diutus Badan Komunikasi Nasional Desa Indonesia (BKNDI) Kabupaten Bengkalis mengikuti Workshop Penguatan Pemerintah Desa dalam Program Air Minum dan Sanitasi Ditjen Bina Pemdes Kemendagri RI, yang diselenggarakan di Surabaya, 6-9 Desember 2021.

Baca Juga: Resam Lapis Bengkalis Wujudkan Desa Ramah Anak



MH02 | Bea dan Cukai

www.jualbuy.com

Sekretaris BKNDI Bengkalis, Riza Zulhelmi mengatakan pihaknya merasa senang dapat mengutus sebanyak 10 Kades untuk mengikuti workshop ini.

"Kita beruntung bisa mengirimkan 10 orang Kades untuk mengikuti pelatihan dari 120 peserta se-Indonesia. Sementara kabupaten lain di Riau ada yang hanya mengirimkan 1 peserta saja," kata Riza.

Kemudian Riza menyebutkan, BKNDI Bengkalis baru terbentuk dan dikukuhkan 10 hari yang lalu oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) pada tanggal 25 November 2021 di Jakarta. 

"Meski baru seumur jagung, namun BKNDI Bengkalis telah bisa langsung menunjukkan perannya sebagai mitra pemerintah baik di pusat, daerah maupun desa," ujarnya.

Sementara itu Ketua BKNDI Kabupaten Bengkalis, Fanny Anggriani Harnas mengatakan BKNDI merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan pemerintah, terutama pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga.

"Beberapa isu yang menjadi fokus BKNDI adalah Sumber Daya Manusia Desa, infrastruktur, pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, ketenagakerjaan, kebudayaan, perhubungan dan perkoperasian," papar dia.

Baca Juga: Minimalisir Pelanggaran, Seluruh Pejabat Kesbangpol Bengkalis Tandatangani Pakta Integritas

"Hal tersebut untuk menjawab sekaligus membantu pemerintah untuk menyiapkan SDM desa baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa. Karena sebagaimana kita ketahui bersama sejak lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, posisi Desa semakin kokoh secara struktural sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, kebudayaan, asal usul dan perkembangan masyarakat," papar Fanny.*





loading...
Loading...