Rupat jadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Bupati Kasmari Minta Segera Terlaksana

Rupat jadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Bupati Kasmari Minta Segera Terlaksana

28 Januari 2022
Bupati Bengkalis, Kasmarni

Bupati Bengkalis, Kasmarni

RIAU1.COM - Kebijakan pembangunan daerah pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Pulau Rupat diharapkan Bupati Bengkalis Kasmarni segera terlaksana dan terwujud.

Demikian hal itu disampaikannya saat mengekspose tentang program kerja pegembangan pariwisata Pulau Rupat Jum'at 28 Januari 2022 sore, di lantai III Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Ekspose sekaligus diskusi tersebut disampaikan langsung Bupati Kasmarni kepada Kepala Perwakilan BPKP Riau Fauqi Achmad Khairir, Korwas APD Arfan Aryanto dan Korwas P3A Yuki Satria.

"Kami berharap melalui diskusi di Perwakilan BPKP Riau dapat memberikan tunjuk ajar,solusi serta jalan keluar bagaimana KSPN Pulau Rupat bisa segera dilaksanakan, setidaknya kita pada tahun ini sudah memulai menyusun perencanaan program kerja untuk KSPN, untuk itu kami mohon dukungan serta masukan dari pihak BPKP Riau," ujar Bupati Bengkalis.

Pada kesempatan itu juga, Kasmarni menyampaikan bebera kendala saat ini untuk menjadikan Kawasan Strategi Pariwisata di Pulau Rupat itu, seperti insfrastruktrur jalan serta jembatan antara Dumai dan Rupat.

"Dalam upaya mewujudkan percepatan KSPN ini, kami Pemkab Bengkalis juga sudah menyerahkan langsung usulan untuk pembangunan jembatan Pulau Rupat dan Dumai kepada Presiden RI, karena ini merupakan urat nadi untuk menjadikan Pulau Rupat sebagai KSPN, tidak hanya berdiam disitu kami juga telah melakukan koordinasi baik di pemerintah provinsi maupun pusat, dengan tujuan dan harapan KSPN segera terwujud dengan mulus," papar Kasmarni dihadapan Kepala Perwakilan BPKP Riau.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Riau Fauqi Ahcmad Khairir mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik atas ekspose Bupati Bengkalis terkait keterlambatan pelaksanaan KSPN di Pulau Rupat.

"Kami siap membantu, dan kami juga selalu terbuka jika ada pemerintah kabupaten/kota yang ingin berdiskusi dengan pihak Perwakilan BPKP Riau,"kata dia.*