Komisi II DPRD Bengkalis Minta Dukungan BPBPK Riau Agar Mendukung Penguatan Infrastruktur

RIAU1.COM -Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan audiensi ke Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Riau di Pekanbaru untuk memperoleh masukan, informasi, serta penjelasan terkait program dan kegiatan infrastruktur di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2026 dan 2027, pada Jumat 14 November 2025 kemarin.

Wakil Ketua III DPRD Bengkalis, H. Misno, yang turut hadir dalam rombongan, mengharapkan adanya informasi mengenai kegiatan infrastruktur yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2026–2027. Ia menegaskan bahwa audiensi ini penting sebagai upaya memastikan program yang diusulkan daerah benar-benar mendapatkan dukungan pusat.

“Melalui pertemuan ini kami ingin mendapatkan gambaran jelas tentang peluang program infrastruktur yang dapat direalisasikan di Bengkalis. Banyak usulan yang telah disampaikan oleh Bupati dan DPRD, termasuk pembangunan jembatan penyeberangan antarpulau. Kami berharap hal-hal strategis seperti ini bisa diprioritaskan,” ujar H. Misno.

Kepala BPBPK Riau, Prasetyo Budi Luhur, memaparkan sejumlah pembangunan yang telah direalisasikan di Kabupaten Bengkalis dalam beberapa tahun terakhir, baik yang berasal dari usulan daerah maupun aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD.

Di antaranya optimalisasi jaringan perpipaan dan SPAM di Sei Pakning, pembangunan IPLT di Duri, program Pamsimas di 17 desa di Bengkalis, serta berbagai kegiatan lainnya.

Ia juga menyampaikan beberapa program yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2026–2027.

“Kami telah menerima rincian usulan dari Pemda untuk TA 2026 dan sedang mengupayakan pengusulan anggarannya. Namun kami berharap Pemda dapat melengkapi seluruh administrasi yang dibutuhkan,” jelasnya.

Anggota Komisi II, Erwan, memberi perhatian terhadap banyaknya kegiatan yang berasal dari aspirasi anggota DPR RI. Ia berharap BPBPK memberikan arahan terkait tata cara agar usulan dari DPRD juga dapat diperjuangkan melalui anggota DPR RI.

“Kami berharap usulan kami juga dapat dimonitor. Program Inisiatif Sanitasi dan Air Minum untuk Umum (PISAU) dari pemerintah pusat sangat membantu masyarakat kami. Sumber air Pamsimas juga sangat bermanfaat bagi warga. Jika ada program serupa, kami berharap Bengkalis dapat kembali dimasukkan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Laurensius Tampubolon menyoroti kebutuhan air bersih, khususnya di Sebanga. Ia mengusulkan agar program terkait penyediaan air bersih dapat segera direalisasikan di wilayah tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II, Rindra Wardana atau Iyan Kancil, menyoroti persoalan abrasi yang semakin masif di Pulau Bengkalis.

“Jika tidak ada tindakan, beberapa generasi mendatang Pulau Bengkalis bisa saja tinggal tunggul. Ini tidak bisa dibiarkan. Penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan APBD karena biayanya sangat besar. Kami berharap ada perhatian dan arahan agar hal ini menjadi atensi pusat,” ungkapnya.

Anggota Komisi II lainnya, Hendra, ST, menyinggung masalah pemenuhan kebutuhan air oleh PDAM Tirta Terubuk Bengkalis yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menanyakan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan pusat guna memperluas kapasitas waduk yang ada.

Menanggapi berbagai atensi tersebut, Kepala BPBPK menyarankan agar dilakukan komunikasi intensif antara DPRD dan pihak balai untuk menjembatani aspirasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa penanganan abrasi berada pada kewenangan Dinas PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS).

“Waduk merupakan bagian dari tupoksi BWS, dan pada prinsipnya kami siap membantu jika ada usulan dari daerah. Nantinya akan dilakukan sinkronisasi antara SDA dan Cipta Karya untuk merealisasikannya,” terangnya.