Pemkab Bengkalis Berkomitmen Pantau Inflasi dan Pengendalian
RIAU1.COM -Pemerintah Kabupaten terus berkomitmen pantau perkembangan inflasi melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin 24 November 2025, di ruang rapat Hang Jebat Kantor Bupati.
Sebagai bentuk komitmen Rakor ini diikuti langsung orang nomor dua di Kabupaten Bengkalis.
Rakornas digelar secara hybrid dengan dihadiri Kepala BPS, perwakilan Badan Pangan Nasional, dan pejabat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, serta lembaga terkait lainnya.
Keterlibatan pejabat eselon I dan II menunjukkan bahwa isu inflasi tetap menjadi perhatian serius pemerintah sebagai instrumen penting untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam arahan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menjelaskan bahwa inflasi nasional hingga Oktober 2025 berada pada level 2,86 persen (year-on-year) - masih dalam rentang target 1,5 hingga 3,5 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa beberapa komoditas seperti emas perhiasan, cabai, dan beras masih memberikan tekanan harga yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah.
"Salah satu data menarik adalah laporan World Gold Council yang menyebutkan dua dari tiga masyarakat Indonesia memilih emas sebagai instrumen investasi. Kondisi ini mendorong permintaan dan membuat harga emas melonjak hingga Rp 2,237 juta per gram, yang menjadi salah satu faktor kontributor inflasi nasional,” ujar Wamendagri.
Pada tingkat regional, pemerintah pusat memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menjaga inflasi dalam batas target. Namun, masih terdapat provinsi dengan inflasi cukup tinggi, antara lain Riau (4,95 persen) dan Sumatera Utara (4,97 persen). Beberapa kota besar seperti Pekanbaru juga menjadi perhatian karena tingginya tekanan inflasi.
Sementara, Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga November 2025 menunjukkan dinamika bervariasi. Harga beras turun di 280 kabupaten/kota, diikuti cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, dan minyak goreng.
Namun, kenaikan harga tetap terjadi di sejumlah wilayah, terutama bawang merah (naik di 196 daerah) dan daging ayam ras (lebih dari 90 daerah).
Menghadapi kondisi fluktuatif, pemerintah pusat menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah.
Strategi pengendalian inflasi akan difokuskan pada stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, dan percepatan intervensi di daerah yang mengalami lonjakan harga.
Ketersediaan bahan pangan pokok menjadi perhatian utama karena berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wabup Bagus Santoso menegaskan bahwa Bengkalis siap memperkuat kolaborasi dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data BPS, perkembangan IPH Bengkalis merupakan bagian dari indikator inflasi yang harus terus dipantau.
“Mulai tahun depan, Bengkalis akan memasuki tahap awal perhitungan inflasi secara mandiri, sehingga koordinasi dan kesiapan data menjadi sangat penting,” ujarnya.
Pemkab Bengkalis berkomitmen memastikan penyediaan data akurat, pemantauan harga harian, dan respons cepat terhadap fluktuasi pasar, pungkasnya.
Lebih lanjut, Wabup menekankan bahwa stabilitas harga bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Dengan penguatan koordinasi, stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, dan intervensi cepat, Bengkalis optimistis dapat menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan ekonomi.
Ia menutup dengan harapan sinergi pusat dan daerah semakin solid dalam menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi.
