Sekdako Dumai ikut rakor sinkronisasi program
RIAU1.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, H. Indra Gunawan, mengikuti rangkaian kegiatan rapat koordinasi (Rakor) sinkronisasi program kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.
Rakor yang dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, ini berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, mulai Minggu hingga Rabu, 26–29 Oktober 2025.
Kegiatan ini diikuti oleh Sekda Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Indonesia.
Sebagai informasi, rakor bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan, khususnya terkait sinkronisasi program dan dukungan anggaran Tahun 2026.
Dengan demikian, usulan kegiatan yang diajukan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan prioritas nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam mengoptimalkan alokasi anggaran negara.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan belanja prioritas untuk program-program unggulan yang bersifat tidak langsung (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp1.377,9 Triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 (Sumber: Kemenkeu, APBN 2026).
“Alokasi dana yang besar ini memerlukan koordinasi yang efektif dan berdampak antara kementerian/lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah (Pemda) agar setiap program dapat terlaksana secara maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Wamendagri.
Beberapa program prioritas nasional dengan alokasi anggaran signifikan yang tercantum dalam RAPBN 2026 meliputi:
- Subsidi Energi dan Kompensasi: Dialokasikan sebesar Rp381,3 Triliun (ditangani oleh Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan).
- Program Makan Bergizi Gratis (BGN): Dianggarkan sebesar Rp335,0 Triliun (Kemenko PMK).
- Bantuan Sosial: Termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 Triliun dan Kartu Sembako (BPNT) senilai Rp43,8 Triliun (Kementerian Sosial).
- Pendidikan dan Kesehatan: Mencakup PIP/KIP Kuliah/beasiswa sebesar Rp63,8 Triliun, Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda sebesar Rp27,9 Triliun, serta Cek Kesehatan Gratis & Rehabilitasi Rumah Sakit sebesar Rp7,3 Triliun.
- Kesejahteraan Aparatur dan Subsidi Lainnya: Seperti TPG/TPO PNS dan Non-PNS sebesar Rp63,5 Triliun, serta Subsidi Non Energi (termasuk KUR dan pupuk) sebesar Rp108,8 Triliun.
Alokasi anggaran ini menunjukkan fokus pemerintah pada peningkatan kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur dasar, serta dukungan energi yang tepat sasaran, yang semuanya menuntut sinergi kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan.
Sebelumnya, para peserta rakor juga telah diminta untuk menyampaikan daftar usulan program dan kegiatan pemerintah daerah untuk tahun anggaran 2026 kepada kementerian/lembaga terkait, baik dalam bentuk cetak maupun digital.
“Rapat koordinasi ini menjadi wadah strategis agar program pusat dapat diterjemahkan dan dijalankan sesuai kebutuhan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terarah dan efektif,” ujar Wamendagri Bima Arya.
Sementara itu, Sekda Kota Dumai H. Indra Gunawan mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan dukungan dari pusat benar-benar menjawab kebutuhan daerah.
“Melalui pembahasan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, kami berharap dukungan pendanaan dapat lebih tepat sasaran, sesuai dengan prioritas pembangunan di Kota Dumai,” kata Sekda Indra Gunawan.
Lebih lanjut, Sekda juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh jajaran perangkat daerah dalam mengoptimalkan peluang pendanaan dari pusat.
“Saya berharap masing-masing kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai agar giat meraih peluang dana pembangunan ke daerah. Ini bukan hanya tanggung jawab Bappeda atau Sekretariat Daerah, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh OPD untuk memastikan program prioritas Kota Dumai mendapat dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat,” tegasnya.
Sekda menambahkan bahwa Pemerintah Kota Dumai telah memiliki catatan besaran anggaran dan kegiatan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Kabinet.
“Sinkronisasi ini juga memastikan agar setiap program yang diusulkan tidak tumpang tindih dan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kota Dumai ke depannya,” pungkas Sekda H. Indra Gunawan.*
