Ketua DPRD Inhil memberikan tanggapan dan penyampaian.
RIAU1.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil menggelar rapat Paripurna ke-8 masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 di Gedung DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Jalan HR Subrantas Tembilahan.
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Inhil Dr. Ferryandi, ST MM MT didampingi Wakil Ketua 1, 2 dan 3 serta dihadiri Wakil Bupati Inhil, 30 orang anggota DPRD Inhil, unsur Forkopimda Inhil, Asisten III Setda Inhil, pimpinan OPD serta Camat se- Kabupaten Inhil.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Inhil bersama Wakil Ketua DPRD Inhil dan Wakil Bupati Inhil.
Adapun agenda rapat Paripurna ke-8 ini yaitu penyampaian pidato Bupati Indragiri Hilir terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
Selain itu juga membahas terkait penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Perseroan Terbatas Bank Pengkreditan Rakyat Gemilang serta perubahan atas Peraturan Daerah katbupaten Indragiri Hilir nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Ketua DPRD Inhil Dr. H Feryandi ST MM MT.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Inhil juga menyoroti dan mempertanyakan kembali terkait tidak maksimalnya pengerjaan proyek pembangunan yang tertuang dalam APBD Tahun 2022 padahal anggaran sudah disahkan per 30 November 2021 lalu.
"Sudah 7 bulan sejak APBD Tahun 2022 kita sahkan, hingga saat ini kami melihat hanya satu pembangunan yakni gedung serba guna pelayanan satu pintu atau Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dilelang dan dikerjakan, sementara banyak paket proyek yang lebih mendesak dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti jalan dan jembatan tidak ada progres sama sekali, sepertinya kita tidak mau belajar dari kekurangan tahun-tahun sebelumnya," ungkap DR H Ferryandi ST MM MT, Ketua DPRD Indragiri Hilir, Senin 27 Juni 2022.
Rapat Paripurna diikuti OPD dan undangan terkait lainnya.
Lebih jauh, H Ferryandi menegaskan bahwa mendahulukan pembangunan yang bersentuhan dengan kebutuhan dan hajat hidup orang banyak masih sebatas slogan, karena kita melihat dengan jelas bagaimana susah dan terkendalanya sebagian besar masyarakat Inhil akibat hancurnya infrastruktur dan anjloknya harga komoditi andalan, seperti sawit, kelapa rakyat dan pinang serta diperparah tidak jalannya APBD sebagai salah satu faktor yang menstimulus ekonomi masyarakat.
"Dengan anjloknya komoditi sawit, kelapa rakyat dan pinang, harusnya ekonomi masyarakat bisa terbantu jika APBD berjalan maksimal sejak awal tahun, karena para pekerja bisa memanfaatkan pekerjaan proyek pembangunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun yang terjadi justru sebaliknya, para petani dan buruh tani saat ini menganggur dan tidak punya pilihan pekerjaan yang lain," papar Ferryandi.
Rapat Paripurna diikuti Camat dan perwakilan OPD SE Kabupaten Inhil.
Ditambahkannya lagi, DPRD Inhil atas dasar pengalaman dan keinginan untuk memperbaiki ekonomi masyarakat, secara maraton berupaya mengesahkan APBD Tahun 2022 sebelum tahun berjalan agar bisa dilaksanakan pada awal-awal tahun.
"Kita berkaca dari pengalaman, jika hanya mengandalkan komoditi perkebunan, masyarakat kita sering mendapatkan kesusahan, karena anjloknya harga komoditi, para petani dan buruh tani seharusnya tidak sampai menganggur kalau ada pekerjaan pembangunan. Untuk itulah kita berupaya sekuat tenaga agar APBD sebagai penstimulus ekonomi kita sah secepat mungkin dengan harapan kondisi seperti yang terjadi saat ini tidak terlalu berdampak pada ekonomi masyarakat kita, karena kalau ekonomi drop, kerawanan sosial juga akan meningkat," jelas Politisi Partai Golkar Inhil ini.
Rapat Paripurna diikuti OPD dan undangan terkait lainnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Indragiri Hilir, H Syamsuddin Uti dalam kesempatan itu menyatakan bahwa apa yang manjadi keluhan masyarakat melalui wakilnya di DPRD Inhil seperti penyampaian Ketua DPRD Inhil H Ferryandi adalah hal sebenarnya.
"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan ketua tadi, artinya jika kita ingin menggelar pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, kita harus berkorban, karena pada dasarnya Inhil adalah tumpah darah kita bersama, mari kita bangun dengan sekuat tenaga, mari kita kurangi kegiatan kegiatan yang bersifat seremonial," ucap Syamsuddin Uti yang disambut tepuk tangan peserta rapat paripurna.
