Ilustrasi/Antara
RIAU1.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya menindak setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu, termasuk jika dugaan tindak pidana tersebut melibatkan pegawai yang bertugas di lingkungan KPK.
Komitmen itu dibuktikan dengan penetapan Iptu Setya Budi Dias Oktaviano, anggota Brimob Polri yang diperbantukan sebagai Staf Administrasi KPK, sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan hasil gelar perkara pada Rabu (29/7/2026) memutuskan kasus hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Pemalang ditingkatkan ke tahap penyidikan dan dibagi dalam dua klaster.
"Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspose dan diputuskan bahwa atas perkara ini naik ke tahap penyidikan untuk dua klaster perkara," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026) yang dimuat Rmol.id.
Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap jajaran pemerintah daerah dan pihak swasta. Sementara klaster kedua menyangkut dugaan pemerasan yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
"Atas dua klaster penyidikan tersebut berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan empat orang sebagai tersangka," ujarnya.
Budi menegaskan, penetapan tersangka terhadap oknum internal merupakan wujud komitmen KPK menjaga integritas lembaga.
"Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri," tegasnya.
"Hal ini sebagai wujud komitmen KPK untuk memastikan tegaknya tiang integritas baik pada kelembagaan KPK ataupun pada setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi," sambung Budi.
Saat dikonfirmasi mengenai status Dias, Budi membenarkan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Polri yang sedang diperbantukan di KPK sebagai staf administrasi.
"Yang bersangkutan merupakan staf administrasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang benar merupakan perbantuan dari instansi Kepolisian," ungkapnya.
Menurut Budi, penyidikan masih berada pada tahap awal sehingga penyidik akan mendalami kemungkinan adanya praktik serupa yang dilakukan tersangka. Kasus ini juga menjadi bahan evaluasi internal agar penguatan sistem pengawasan dan langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan sejak dini.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat tersangka, yakni Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, orang kepercayaannya Mohamad Haris, Iptu Setya Budi Dias Oktaviano, serta Lilik Budi Suprianto, pihak swasta yang juga ayah dari Dias.
Kasus ini merupakan hasil OTT yang digelar KPK pada 28 Juli 2026. Sebanyak 21 orang diamankan dari Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Dari operasi tersebut, penyidik menyita uang tunai lebih dari Rp2 miliar beserta sejumlah barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap proyek dan jual beli jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang.*
