Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Sebuah investigasi terbaru mengungkap bahwa pemerintah Israel membayar perusahaan teknologi raksasa Google sebesar 45 juta dolar AS atau Rp750 miliar ntuk menjalankan kampanye iklan selama enam bulan.
Tujuannya adalah menutupi laporan PBB terkait kelaparan yang melanda Gaza akibat blokade penuh Israel sejak awal Maret lalu.
Rmol mengutip laporan Drop Site News, Minggu, 7 September 2025, pembahasan mengenai kampanye ini muncul di Knesset hanya beberapa jam setelah Israel mengumumkan penghentian total pasokan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya ke Jalur Gaza pada 2 Maret 2025.
Namun, kekhawatiran anggota parlemen Israel bukan ditujukan kepada warga Palestina yang terdampak, melainkan pada citra Israel di mata dunia.
Data terbaru menunjukkan, sedikitnya 367 warga Gaza, termasuk 131 anak-anak, meninggal akibat kelaparan sejak blokade diberlakukan.
Kampanye propaganda digital itu diusulkan oleh juru bicara militer Israel berbahasa Arab, Avichay Adraee.
“Kita juga bisa memutuskan untuk meluncurkan kampanye digital dalam konteks ini, untuk menjelaskan bahwa tidak ada kelaparan dan menyajikan datanya,” ujarnya.
Salah satu iklan paling menonjol muncul di YouTube. Video tersebut memperlihatkan warga Palestina sedang memasak dan makan, lalu diakhiri dengan kalimat: “There is food in Gaza. Any other claim is a lie."
Iklan ini tayang bertepatan dengan meningkatnya kemarahan internasional atas kematian akibat kelaparan, bahkan sebelum PBB secara resmi menyatakan adanya bencana kelaparan di Gaza City dan wilayah sekitarnya.
Selain dengan Google, Israel juga disebut mengeluarkan dana 3 juta dolar AS atau Rp49 miliar untuk kampanye di media sosial X, serta mendatangkan influencer dari AS ke Gaza.
Langkah ini dilakukan di saat jurnalis internasional dilarang masuk, sementara jurnalis Palestina yang meliput di lapangan kerap menjadi target serangan.
Ironisnya, beberapa pejabat Israel secara terbuka mengakui mendukung penggunaan kelaparan sebagai senjata.
Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, pernah berkata, “No water, no electricity, they can die of hunger or surrender.”
Sementara Menteri Warisan, Mmichay Eliyah, menegaskan bahwa warga Palestina “perlu dibuat kelaparan” kecuali mereka bersedia meninggalkan Gaza.
Keterlibatan Google juga memicu kontroversi, terutama setelah salah satu pendirinya, Sergey Brin, menyebut PBB sebagai lembaga yang “transparently antisemitic” usai pelapor khusus PBB Francesca Albanese menuduh Google meraup keuntungan dari genosida Israel dengan menyediakan layanan cloud bagi pemerintah Israel.*
