Pertemuan AMKP dengan Wabup Kampar
RIAU1.COM - Wakil Bupati (Wabup) Kampar Dr. Misharti, mnerima kedatangan Aliansi Mahasiswa Kampar Pekanbaru (AMKP) untuk melaksanakan dialog terbuka sebagai bentuk respon dari aksi demonstrasi yang telah dilakukan pada Rabu (28/5) lalu.
Dialog terbuka ini juga merupakan tindak lanjut dari aspirasi dari AMKP yang sempat tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan daerah saat aksi berlangsung.
Dialog ini diikuti oleh sekitar 20 orang mahasiswa berasal dari berbagai perguruan tinggi di Pekanbaru dan tergabung dalam AMKP yang digawangi oleh Muhammad Ravi yang diketahui tercatat sebagai mahasiswa Universitas Riau.
"Dialog ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk menyampaikan capaian dan rencana pembangunan yang tengah dan akan dilakukan demi mewujudkan Kampar yang maju, berbudaya, sehat, cerdas, agamis dan pada prinsipnya, kami sangat menghormati hak masyarakat dalam hal ini disampaikan oleh adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam AMKP untuk menyampaikan aspirasi asalkan dilakukan secara tertib dan tidak anarkis," kata Wakil Bupati Kampar, Misharti.
Ia juga berharap dialog berjalan lancar dan tidak ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta menemukan solusi-solusi sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kampar.
“Saya yakin, mahasiswa adalah generasi intelektual yang ingin melihat Kampar lebih baik. Doakan semua berjalan lancar, dan sesuai dengan apa yang kita harapkan meski nantinya pasti akan menemukan kekurangan,"ujar Misharti.
Dalam dialog ini, AMKP menyampaikan enam tuntutannya kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Adapun tuntutan tersebut; pertama tuntutan untuk menuntaskan persoalan Beasiswa untuk mahasiswa Kabupaten Kampar yang kurang mampu dan berprestasi yang tak kunjung ada sejak sepuluh tahun lalu. Dan meminta Pemerintah Kabupaten Kampar agar melakukan pengalokasian anggaran untuk Beasiswa tersebut.
Kedua, Pemerintah Kabupaten Kampar diminta untuk menuntaskan persoalan asrama Kampar Pekanbaru yang sudah lama terbengkalai, yang menurut para mahasiswa tersebut sudah tidak layak huni dan perlu revitalisasi.
Ketiga, permasalahan gaji guru bantu yang sudah lima bulan terjadi tunda bayar. Keempat, Pemerintah Kabupaten Kampar diminta segera menuntaskan dan menindak tegas atas kasus kekerasan dan tindakan pelecehan seksual yang telah banyak terjadi di Kabupaten Kampar.
Kelima, AMKP menuntut agar permasalahan banjir di Kabupaten Kampar segera teratasi dan yang keenam, Pemerintah Kabupaten Kampar diminta untuk segera menuntaskan kasus konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan perusahaan.
Keenam tuntutan tersebut oleh Wakil Bupati Kampar telah dijawab dan dapat diterima oleh para mahasiswa. Dan Wakil Bupati Kampar berkenan menandatangani komitmen bersama AMKP dalam rangka membangun dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Kampar yang tepat, terarah dan yang sesuai dengan peraturan yang ada.*
