Ilustrasi/net
RIAU1.COM - Di tengah dinamika harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang menjadi perhatian masyarakat, Bupati Kampar Ahmad Yuzar melalui Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Marhalim menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar tidak tinggal diam dalam menyikapi keluhan para petani sawit.
Berbagai langkah koordinasi telah dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam penetapan kebijakan sektor perkebunan.
Kepedulian terhadap nasib petani sawit diwujudkan melalui komunikasi dan pelaporan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau terkait kondisi harga TBS berbagai pabrik yang ada di Kabupaten kampar yang dikeluhkan masyarakat.
Laporan tersebut selanjutnya diteruskan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sebagai bagian dari upaya mencari solusi yang komprehensif terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
Menurut informasi, persoalan harga TBS tidak hanya terjadi di Kabupaten Kampar, tetapi juga menjadi perhatian berbagai daerah sentra perkebunan sawit di Indonesia.
Oleh karena itu, penyelesaiannya memerlukan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pelaku usaha, dan organisasi petani.
Pemerintah sangat memahami kondisi yang dirasakan petani. Karena itu, berbagai informasi dan perkembangan yang terjadi di lapangan telah disampaikan kepada instansi terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan langkah-langkah strategis di tingkat yang lebih tinggi,” ujar Marhalim
Pemerintah Kabupaten Kampar menilai bahwa persoalan harga TBS merupakan isu yang kompleks karena dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pergerakan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global, kondisi ekspor, biaya logistik, hingga mekanisme tata niaga yang terjadi di lapangan sampai pada berbagai kebijakan yang mempengaruhinya.
Atas dasar itu, Bupati Ahmad Yuzar melalui dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan hewan Kampar, mendorong agar persoalan ini agar diselesaikan secara nasional. Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk memberikan laporan ke ke kementrian pertanian secara kolektif bersama daerah lainnya ke dinas perkebunan propinsi riau guna melaporkan penurunan harga yang diterima petani.
Lebih lanjut Marhalim mengatakan Langkah koordinasi tersebut melibatkan pemerintah provinsi, instansi teknis perkebunan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi pasar dan tata niaga sawit saat ini.
Selain itu, informasi yang dihimpun dari daerah juga menjadi bagian dari bahan pembahasan di tingkat kementerian. Pemerintah pusat saat ini diketahui tengah melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang memengaruhi harga TBS petani, termasuk berbagai kendala yang terjadi dalam rantai pasok industri kelapa sawit nasional. Telah disampaikan bahwa PKS yang melanggar aturan akan ditindak. termasuk pencabutan izin.
Pemerintah Kabupaten Kampar menegaskan bahwa kesejahteraan petani merupakan salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kampar. Sebagai daerah yang memiliki kontribusi besar dari sektor perkebunan sawit, keberlangsungan usaha perkebunan rakyat menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi daerah.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong lahirnya solusi yang dapat memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi petani, tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan industri sawit secara keseluruhan. Pendekatan yang ditempuh adalah melalui komunikasi, koordinasi, dan penyampaian aspirasi secara berjenjang kepada pemerintah yang memiliki kewenangan lebih luas dalam pengambilan kebijakan.
Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah Kabupaten Kampar memastikan bahwa setiap aspirasi dan keluhan yang disampaikan petani menjadi perhatian serius dan terus diperjuangkan melalui jalur-jalur pemerintahan yang tersedia.
Dengan langkah-langkah yang telah dilakukan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar menunjukkan komitmennya untuk selalu hadir bersama masyarakat, khususnya para petani sawit yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.
Kepedulian ini tidak hanya diwujudkan melalui pernyataan, tetapi juga melalui tindakan nyata berupa koordinasi aktif dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mencari solusi terbaik bagi keberlangsungan usaha perkebunan rakyat.*
