Lama Terbengkalai, Hotel Kuansing Milik Pemkab Dilirik Investor

3 April 2026
Calon Investor yang akan mengelola aset Pemkab Kuansing

Calon Investor yang akan mengelola aset Pemkab Kuansing

RIAU1.COM - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) terus berulaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Strategi mendatangkan investor yang digagas Bupati Kuansing, Dr. H. Suhardiman Amby, bersama Wakil Bupati H. Muklisin, mulai mendapat respons positif dari pihak swasta.

Sejumlah investor dilaporkan tertarik untuk mengelola beberapa aset milik daerah, di antaranya Hotel Kuansing, Wisma Jalur, serta Rumah Susun (Rusun) di Teluk Kuantan.

Ketertarikan tersebut disampaikan Kepala Bagian Umum Setda Kuansing, Deswan Antoni, bersama Kabag Ekonomi, Dr. Trian Zulhadi, di sela-sela peninjauan lokasi pada Kamis (2/4/2026).

“Alhamdulillah, ada investor yang menunjukkan minat untuk mengelola aset-aset daerah kita, termasuk Hotel Kuansing yang selama ini terbengkalai,” ujar Deswan Antoni saat mendampingi calon investor.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset yang selama ini belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.

Dengan menggandeng investor, diharapkan aset-aset tersebut dapat dikelola secara profesional dan produktif.

Hal senada juga disampaikan Kabag Ekonomi Setda Kuansing, Dr. Trian Zulhadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kerja sama investasi, selama memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.

“Ini peluang besar untuk meningkatkan PAD sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kita berharap proses ini dapat segera terealisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, Hotel Kuansing yang sebelumnya terbengkalai menjadi salah satu fokus utama dalam penjajakan kerja sama tersebut.

Dengan pengelolaan yang baik, hotel ini diharapkan dapat kembali beroperasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi daerah.

Langkah strategis yang diambil Bupati dan Wakil Bupati Kuansing ini dinilai sebagai terobosan dalam mengatasi keterbatasan fiskal daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.*