Puluhan Pegawai Honorer di DPRD Meranti Terancam Dipecat

RIAU1.COM - Sebanyak 55 pegawai honorer di Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti terancam dipecat. Pemecatan ini dipicu membeludaknya tenaga honorer dikantor tersebut.

Saat ini pegawai honorer di Sekretariat DPRD berjumlah 200 lebih, setiap tahunnya jumlahnya bertambah terus, hal itu dikarenakan honorer disana merupakan 'titipan' setiap wakil rakyat yang berjumlah 30 orang.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah mengatakan jumlah pegawai honorer disana sudah berjumlah lebih dari 200 orang dan terus bertambah setiap tahunnya. Ia menilai dengan jumlah tersebut tidak lagi ideal untuk sebuah kantor.

Baca Juga: Bupati Meranti Terima SK Perhutanan Sosial dari Presiden RI Joko Widodo

"Honorer disitu terlalu banyak jadi tidak ideal lagi untuk jumlah anggota DPRD yang hanya 30 orang. Jadi masalah ini sudah diserahkan ke BKD, jadi biarlah mereka yang menyelesaikan.Kami hanya berpesan yang diberhentikan itu adalah orang yang malas dan jarang datang ke kantor, kami pun tidak ada intervensi, terserah BKD menilainya seperti apa," kata Ardiansyah.

Pria yang akrab disapa Jack ini juga mengatakan bahwa pengurangan jumlah tenaga honorer ini tidak sejalan dengan program pemerintah yang ingin menelan angka pengangguran.

"Ini dilema sebenarnya, diberhentikan mati emak, tak diberhentikan mati bapak. Serba salah, tapi mau tak mau kita harus ambil keputusan, terkadang kasihan juga," ungkap Jack.

Sementara itu Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti, Budi Hardiantika ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa keputusan pemberhentian itu bukan di BKD, melainkan di Sekretariat DPRD.

Baca Juga: Hadiri Pengukuhan Perwakilan BPKP Riau Wabup Meranti Terima Sertifikat APIP Level 3

"Keputusan itu bukan di BKD, tapi keputusan itu ada ditangan Setwan, namun mereka sudah berkoordinasi dengan kita dan meminta BKD yang memproses, namun itu tidak bisa kita lakukan, karena yang mengetahui persis pegawai mereka ya mereka sendiri, karena jika nanti kita yang mengolah bisa jadi yang seharusnya tidak berhenti jadi diberhentikan," kata Budi.

Budi menambahkan jika BKD hanya sebatas meregistrasi. "Masalah pemberhentian itu tetap wewenang Setwan. Mereka minta BKD yang berhentikan secara aturan tak masuk, karena masalah kinerja pegawai mereka yang tahu, yang menerima juga mereka, dan kita cuma sebatas meregistrasi," ujarnya.