Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar (tengah)
RIAU1.COM - Penyerahan Sertifikat/Laporan Proper periode penilaian 2023-2024, serta penandatanganan komitmen bersama pelaku usaha untuk optimalisasi penerimaan pajak, Senin (16/6/2025) di Balai Serindit, diikuti Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar.
Proper sendiri merupakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan. Ini merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang menilai kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan.
Gubernur Riau Abdul Wahid mengharapkan penyerahan sertifikat Proper menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan, menjaga kelestarian, dan mengurangi dampak negatif kegiatan usaha terhadap lingkungan. Terutama terhadap kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan perusahaan yang beroperasi.
"Kita mau kerja sama dengan perusahan, agar berkurangnya beban pemerintah dalam pembangunan, terutama jalan yang dilewati oleh kendaraan-kendaraan perusahaan yang beroperasi," kata Abdul Wahid.
Dia juga meminta semua kendaraan perusahaan yang beroperasi di Riau harus dimutasikan sesuai daerah operasional. "Agar pajak kendaraan itu bisa masuk dalam pendapatan daerah," ujarnya.
Gubernur Riau itu juga mengapresiasi penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk optimalisasi penerimaan pajak.
"Hal itu menunjukkan adanya upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan penerimaan pajak yang optimal untuk pembangunan daerah," sebut Wahid.
Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar turut mengimbau perusahaan, khususnya yang beroperasi di daerahnya untuk benar-benar komitmen terhadap isu lingkungan.
"Tentunya kita minta seluruh perusahaan yang beroperasi di Meranti bisa mematuhi komitmen tersebut, jaga lingkungan dan kelestarian alam wilayah operasional," tegasnya.
Asmar juga mengajak perusahaan yang beroperasi untuk turut membantu pemerintah daerah dalam upaya pembangunan, baik infrastruktur maupun masyarakat.
"Salah satu dukungan itu bisa lewat pajak kendaraan maupun potensi lainnya yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah," ujar bupati.*
