Pelabuhan Desa Penyagun Meranti Resmi Beroperasi

2 Oktober 2025
Peresmian Pelabuhan Desa Penyagun

Peresmian Pelabuhan Desa Penyagun

RIAU1.COM - Operasional Pelabuhan Desa Penyagun, Kecamatan Rangsang, Kamis (2/10/2025) diresmikan Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar.

Peresmian ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan infrastruktur transportasi laut di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada pihak Kecamatan Rangsang dan Desa Penyagun yang telah mendukung terlaksananya peresmian tersebut.

“Pembangunan Pelabuhan Penyagun dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2024. Dengan adanya pelabuhan ini, arus transportasi laut khususnya di Desa Penyagun dan sekitarnya dapat lebih lancar,” kata Asmar.

Ia berharap, keberadaan pelabuhan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Pulau Rangsang serta dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

“Semoga pelabuhan ini dijaga bersama, karena fasilitas ini dibangun untuk kepentingan masyarakat. Dengan posisi Desa Penyagun yang strategis serta adanya Rumah Sakit Pratama Penyagun, pelabuhan ini akan menjadi titik konektivitas penting di Kabupaten Kepulauan Meranti,”sebut dia.

Menurut Asmar, pelabuhan ini juga akan mendukung operasional Rumah Sakit Pratama Penyagun, terutama dalam menghubungkan Desa Penyagun dengan Kecamatan Tebing Tinggi Timur maupun Tebing Tinggi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Muhammad Fakhri, menjelaskan pembangunan Pelabuhan Penyagun telah rampung pada akhir Desember 2024 dengan menggunakan anggaran APBD Meranti Tahun 2024.

“Pelabuhan ini dibangun sebagai penunjang konektivitas masyarakat Pulau Rangsang, khususnya Desa Penyagun,” jelas Fakhri.

Ia juga menambahkan, dalam dua tahun terakhir Pemkab Meranti melalui Dishub telah membangun dua pelabuhan penting di Kecamatan Rangsang, yakni Pelabuhan Tanjung Samak melalui DAK tahun 2023 dan Pelabuhan Penyagun melalui APBD tahun 2024.

“Ke depan, Dishub terus berupaya menginventarisasi kerusakan dan melakukan perbaikan maupun pembangunan pelabuhan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, serta mencari peluang pendanaan dari APBD Provinsi maupun APBN Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.*