Minggu, 19 Januari 2020

NASIONAL

Kemen BUMN Duga Ada Kesamaan Kasus Asabri dan Jiwasraya, Gemar Saham Gorengan

news24xx


Gedung ASABRI. Foto: Kumparan.com. Gedung ASABRI. Foto: Kumparan.com.

RIAU1.COM -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melihat adanya kemiripan skema investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) atau Asabri dengan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Adapun Jiwasraya menginvestasikan dana dari produk JS Saving Plan ke saham-saham berkualitas rendah alias saham gorengan.

Dilansir dari Kumparan.com, Rabu (15/1/2020), saham gorengan yang dimaksud di antaranya PT Prima Cakrawala Abadi Tbk (PCAR), PT Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP), PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE), PT Pool Advista Finance Tbk (POLA), dan PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM).

"Memang saham-saham yang ada di Asabri seperti yang ditampilkan media, ya mirip-mirip lah dengan Jiwasraya. Jadi kami lihat ada semacam hubungan permainan saham di Jiwasraya dan Asabri," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Baca Juga: Begini Kronologis Pembelian Hak Siar Liga Inggris oleh TVRI dari Mola TV

www.jualbuy.com

Saat ini, Kementerian BUMN dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih melakukan review terhadap Asabri. Hasilnya, kata pria yang akrab disapa Tiko itu, ada penurunan signifikan dari investasi saham dan reksa dana milik Asabri.

"Kami tadi review dengan BPKP dan Komisaris. Kami akan melakukan tindakan-tindakan juga. Kami akan lihat siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan nanti pada saatnya kami umumkan sanksi dan proses seperti apa," jelasnya.

Baca Juga: Kerajaan-Kerajaan Fiktif Sudah Lama Diintai Badan Intelijen Negara

Iklan Riau1

Namun demikian, penyelesaian kasus Asabri tidak bisa disamakan dengan Jiwasraya. Meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menaksir potensi kerugian sementara Asabri mencapai Rp 16 triliun, namun belum ada rencana bailout dari dana pemerintah.

"Karena Asabri kan (asuransi) sosial ya. Belum tau (bailout pemerintah untuk Asabri). Nanti kami bicara sama Kemenkeu ya," tambahnya.





Loading...